KOMISI IX SOROTI PROGRAM KESEHATAN PRO RAKYAT
Sejumlah Anggota Komisi IX DPR menyoroti program Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja perdana Komisi IX dengan Menteri Kesehatan yang dipimpin ketua Komisi Ribka Tjiptaning (F-PDIP) didampingi Wakil Ketua Ahmad Nizar Shihab (F-PD), Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP) dan Sumarjati Arjoso (F-Gerindra) di ruang rapat Komisi IX, Senin (9/11).
Mamat Rahayu Abdullah dari F-PG dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa sampai saat ini standar pelayanan kesehatan yang di berikan pada masyarakat masih minim. Ia menjelaskan bahwa hal itu masih terjadi di desa-desa di seluruh Indonesia.
Khusus untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, Mamat menilai kesadaran untuk mendapat pelayanan kesehatan sudah membaik.
”Terutama di desa-desa,” katanya.
Lebih jauh, dalam kesempatan tersebut Mamat juga menyampaikan rasa prihatin dan penyesalan karena Menkes baru dapat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IX pada undangan yang kedua. ”Prihatin dan penyesalan Saudara Menkes tidak datang pada undangan kami yang pertama,” ujarnya.
Chairul Anwar (F-PKS) mendesak Menteri Kesehatan juga memperhatikan keberadaan obat generik. Ia menjelaskan obat generik sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin.
Namun demikian, Chairul menyayangkan keberadaan obat generik yang sering hilang dipasaran. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin terpaksa mengkonsumsi obat bermerk yang harganya jauh lebih tinggi.
”Atur bukan hanya obat generik tapi juga obat branded,” katanya.
Chairul juga meminta supaya pemerintah melalui Menteri Kesehatan untuk memperhatikan kesehatan Jamaah haji Indonesia yang saat ini tengah menjalani ibadah Haji. ”Perlu ditingkatkan pengawasan DPR terhadap kesehatan Jamaah Haji,” ujarnya.
Posyandu
Keberadaan posyandu disejumlah desa dirasakan menjadi ujung tombak dalam pemberian pelayanan kesehatan masyarakat. Keberadaannya dirasakan sangat bermanfaat dalam memberikan pelayanan dan memantau kesehatan masyarakat.
””Fungsi posyandu sangat penting di pedesaan, namun fungsi posyandu belum seperti yang diharapkan masyarakat pedesaan,” kata Endang Agustini (F-PG).
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta pemerintah memperhatikan keberadaan bidan desa. Menurutnya tenaga medis itu mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil.
”Ibu hamil di desa dapat pelayanan persalinan gratis,” ujarnya.
Selain keberadaan bidan desa, ketersediaan dokter ahli juga menjadi sorotan. Indrawati Sukadis (F-PD) menilai ketersebaran dokter ahli di Indonesia belum merata. Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat juga belum merata antara satu daerah dengan daerah lainnya.
”Ketersediaan dokter ahli belum merata,” katanya.
Sementara itu Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dihadapan Komisi IX menjelaskan program kerjanya. Menurutnya ia akan terus melanjutkan kebijakan sebelumnya yang berdampak positif bagi masyarakat.
”Saya akan melanjutkan program kesehatan yang pro rakyat,” tegasnya.
Menkes juga akan melakukan terobosan dan pembenahan di bidang kesehatan demi terwujudnya masyarakat yang demokratis, adil dan sejahtera.
Lebih jauh, Endang dalam kesempatan itu menjelaskan program 100 hari kerjanya sebagai Menteri Kesehatan. Di sektor Jamkesmas, ia menjelaskan saat ini ada 76,4 juta penduduk miskin yang ikut dalam program itu. Sampai saat ini ada 465 kabupaten atau kota yang telah menetapkan kepesertaan Jamkesmas.
Di sektor peningkatan kesehatan masyarakat, Menkes mempunyai program meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan terutama melalui pemantapan fungsi posyandu, bidan desa dan program kesehatan reproduksi atau keluarga berencana (KB).
Dalam hal ketersediaan dan penyebaran tenaga kesehatan, Endang Rahayu menjelaskan langkah yang awalnya adalah terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis.
”Dukungan manajemen dalam meningkatkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Selain itu, jajarannya berusaha untuk menyelesaikan renstra Departemen Kesehatan 2010-2014. (bs)