Wakil Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng menegaskan Bapenas harus memasukkan program 100 hari Pemerintah mengenai peningkatan kesejahteraan kepala desa karena kesejahteraan mereka selalu terabaikan oleh pemerintah

           "Selama ini kita selalu memikirkan remunerasi pejabat pusat saja sedangkan pada tingkat daerah seperti kepala desa kesejahteraannya tidak diperhatikan,"papar Melchias saat Raker dengan Meneg PPN/Kepala Bapennas Armida S. Alisjahbana di Gedung Nusantara I, Selasa,(10/11)           

           Menurut Mekeng, kepala desa merupakan jabatan politis sedangkan Sekretaris Desa merupakan PNS yang menerima gaji rutin bulanan. "Mereka (kepala desa) memperoleh gaji tidak bulanan tetapi 3 bulan atau 6 bulan sekali,"paparnya.

           Dia menambahkan, dirinya malu sering ditanyakan oleh masyarakat mengenai kesejahteraan kepala desa. "Tolong diperjuangkan gaji kepala desa agar dibayar perbulan tidak 3 bulan/6 bulan sekali,"katanya.           

          Menyinggung dana untuk bencana Jambi, Bengkulu dan Tasikamalaya yang baru saja diketok Badan Anggaran, Anggota DPR dari PKS Andi Rahmat menilai anggaran sebesar Rp 2.3 Triliun tidak akan habis sampai akhir tahun. "Anggaran tersebut tidak dapat di carry over karena apabila pada bulan Januari-Maret dana itu tidak terserap maka akan timbul gejolak di tengah masyarakat,"katanya.

           Menurut Andi, anggaran sebesar Rp 2.3 Triliun tersebut banyak di lansir media setempat karena itu masyarakat melihat bahwa mereka telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.            

           Sementara itu, Vera Vebyanty (F-PD) menegaskan, harus ada Rapat Khusus mengenai anggaran bencana itu, karena dampaknya sangat besar kedepan nantinya. (si)