Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar  Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ menanggapi pesimis target pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lima tahun kedepan dapat tercapai.  

Hal ini diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar ekonomi Aviliani yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Agus Hermanto (F-PD), di Gedung Nusantara I, Rabu (11/11).   

Menurut Dodi, melihat dari komponen pertumbuhan ekonomi didapatkan perhitungan bahwa untuk mencapai 7 persen diperlukan investasi tahunan sebesar kurang lebih 2.100 trilyun per tahun. “Kita sadari bahwa untuk mencapai target 7 persern per tahun ini saya kira saya agak sangsi,” jelas Dodi.

Menurutnya, untuk mencapai 2.100 trilyun per tahun, pemerintah hanya bisa mengeluarkan investasi sekitar 15-20 persen sehingga sisanya diharapkan datang dari investor swasta.

“Apakah anda yakin dengan target tahunan kita ini atau anda bisa memberikan masukan kepada kita, Kalau memang yakin, tentunya kita harus mengejar target, tetapi harus ada program yang rinci untuk mencapai target tersebut,” katanya.

Dodi menjelaskan semua menjadi bahan dasar yang akan dibawa dalam rapat kerja dengan menteri terkait terutama berurusan dengan investasi dan akan didapatkan suatu solusi ataupun stimulus yang bisa mempercepat laju investasi.

Lebih jauh, ia menilai masih ada penghambat laju investasi di Indonesia. diantaranya adalah keterbatasan infrastruktur dan lemahnya penegakan hukum.

“Tetapi problem yang paling mendasar adalah kesediaan energi,” tegasnya.

Ia menjelaskan sektor energi merupakan salah satu faktor penting untuk menarik investor datang ke Indonesia. Energi dinilainya penting untuk proses produksi.

“Jadi tolong disampaikan juga apabila Pakar Ekonomi Aviliani berkonsultasi dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Perekonomian, karena masalah energi harus kita garisbawahi,” jelasnya.

 Sementara Pakar Ekonomi Aviliani dihadapan anggota Komisi VI dalam paparannya menjelaskan, hingga kini dua pekerjaan rumah pemerintah yang paling utama adalah mengatasi pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Menurut Aviliani, permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia selain muncul dari minimnya investasi juga terkait erat dengan semakin menyusutnya kontribusi sektor-sektor tradeable sebagai penyerap tenaga kerja terbesar.

Dia menambahkan, permasalahan investasi nasional masih terfokus pada buruknya iklim investasi. Dua masalah utamanya adalah inefisiensi birokrasi pemerintah dan minimnya ketersediaan infrastruktur dan buruknya kualitas infrastruktur yang ada. Masalah lain yang muncul adalah ketimpangan investasi baik sektoral, regional dan sumber investasi.

Terkait dengan masalah energi, Aviliani menjelaskan, sektor ini berkontribusi melalui donasinya terhadap kegiatan produksi yang menggunakan mesin-mesin serta kegiatan distribusi barang dan jasa, khususnya energi bahan bakar minyak.

“Potensi sumber energi di Indonesia cukup besar, namun hingga sekarang pemanfaatannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi belum optimal,” ujarnya.(iw)