Komisi VI DPR akan mendukung kinerja Kementerian Negara Koperasi/UKM dan Meneg BUMN dari sisi anggaran apabila program mereka bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seperti yang kita cita-citakan bersama.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Tampubolon dari Fraksi Hanura saat Rapat Kerja dengan Menteri Negara KUKM Syariefuddin Hasan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, di Gedung Nusantara I, Rabu (12/11).

Nurdin menambahkan, sampai saat ini koperasi memang masih belum bisa dikatakan sukses di dalam implementasinya karena KUKM ini kurang diminati oleh masyarakat Indonesia.   

Tetapi dengan semangat apa yang dikatakan dengan National Summit kemarin itu, Presiden SBY juga sudah secara sungguh-sungguh menyatakan “bagaimana penyaluran UKM ini sebagai big bone daripada ekonomi di kerakyatan, di pedesaan dan koperasi.

“Kami yakin banyak yang bisa kita buat nanti apabila kemitraan ini bisa kita sinergikan bersama sesuai dengan aturan main Kementerian Negara KUKM sebagai eksekutif dan legislatif dengan fungsi-fungsi yang ada di DPR,” jelasnya.

Menurutnya, DPR yang mempunyai fungsi sebagai pengawasan tidak bisa berbuat apa-apa apabila dari Kementerian Negara KUKM tidak memberikan informasi secara transfaran.   

            Menyinggung masalah Kementerian Negara BUMN, Nurdin mengatakan bahwa bagaimanapun juga BUMN ini adalah merupakan suatu kesatuan daripada fungsi-fungsi yang bisa memasukan keuangan bagi negara di luar daripada pajak.

            Nurdin menambahkan, APBN kita sudah mencapai 1.000 trilyun dan save daripada BUMN itu belum sangat signifikan. Kedepan sangat diharapkan signifikan dengan meningkatnya pendapatan Negara yang bukan pajak yaitu melalui salah satunya daripada hasil usaha BUMN ini, harap Nurdin.

            Lebih jauh Nurdin mengatakan, Komisi VI DPR yang mempunyai fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan akan melakukan secara kritis dan konstruktif dalam hal BUMN. “Mana-mana yang kira-kira tidak berpihak kepada masyarakat Komisi VI DPR akan kritisi supaya lebih berpihak. Kalau memang itu sudah menyangkut daripada pro rakyat, Komisi VI DPR akan mendukung sepenuhnya,” ujar Nurdin.

            Senada dengan Nurdin Tampubolon, Azam Azman Natawidjana dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan, bahwa BUMN adalah merupakan salah satu daripada tulang punggung perekonomian nasional. Yang pertama adalah BUMN, kedua adalah swasta dan yang ketiga adalah koperasi. Dari tiga ini tidak boleh hilang, kalau hilang salah satu jadi tulang punggungnya lepas, jadi perekonomian nasional akan terganggu. Ini sudah tertuang dalam UU, jelasnya.

            Oleh karena itu, kata Azam, apa yang sudah Kementerian Negara BUMN tandatangani dalam kontrak kinerja dengan Presiden SBY itu merupakan landasan untuk lima tahun kedepan bagi Kementerian Negara BUMN dan merupakan landasan bagi kita untuk setiap time line kita bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh pimpinan nasional.(iw)