Harry Poernomo - Kami Tidak Tidur

05-12-2014 / KOMISI VII

“Rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, yakinlah kami tidak tidur. Kami paham apa yang harus kami lakukan, karena kami juga menyadari kebijakan didalam hal menaikkan harga BBM ini memang tidak pas,”  kata Anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII dengan  HMIKAMMI dan Perhimpunan Mahasiswa Islam di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12/2014) 

Kenaikan harga BBM saat ini, kata Harry,  bertentangan dengan realita yang tumbuh dan berkembang saat ini yaitu terjadinya penurunan harga minyak  itu sendiri.  Oleh karena itu, Harry mengajak  mahasiswa untuk berjuang bersama dengan menggunakan wacana ataupun wahana hak-hak masyarakat khususnya  mahasiswa sesuai dengan perundangan yang ada.

“Kami dengan cara kami yang terikat dengan tata tertib dan peraturan yang ada di DPR. Apa yang dilakulkan DPR kurang memiliki nilai pemberitaan, tetapi kita berdiri pada pihak yang sama,” tegas politisi dari Partai Gerindra ini.

“Yang ingin kami sampaikan adalah yakinlah kami sependapat, kami berada dipihak yang sama dengan rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat  menolak kenaikan harga ini,” tambahnya.

Ia menjelaskan, kalaupun terkesan gerakan penolakan DPR ini kurang terpublikasikan karena saat ini terjadi perang media. Jika  kita ikuti didalam pemberitaan media, kegiatan yang dilakukan DPR RI didalam forum-forum diskusi, di sana bisa kita perlihatkan kami dari DPR pada posisi yang jelas dan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dengan argumentasi yang identik dengan apa yang telah dikemukakan para mahasiswa.

“Yakinlah pada dasarnya kami, khususnya Komisi VII DPR sangat sependapat dengan apa yang dikemukakan rekan-rekan mahasiswa. Berbagai argumen yang telah disampaikan identik dengan apa yang ada didalam pemikiran kami,” seru Anggota Dewan dari Dapil Jawa Tengah.

Diakui Harry, memang ada cara yang berbeda didalam mengungkapkan terhadap penolakan kenaikan harga BBM ini dari lembaga DPR khususnya Komisi VII ini dibandingkan dengan langkah-langkah atau gerakan yang dilakukan oleh masyarakat umum khususnya himpunan mahasiswa.

Berbeda dengan rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan upaya-upaya seperti demo, Harry memberikan dukungan karena demo  merupakan wahana dan wacana yang bisa dilakukan Warga Negara.

Selanjutnya Harry menjelaskanbahwa wujud tindakan DPR  yaitu melalui  pertanyaan-pertanyaan atau argumentasi yang disampaikan kepada pemerintah. Harry menginformasikanDPR akan menyampaikan Hak Interpelasi yang didukung 250 orang anggota DPR.

Ia meminta para mahasiswa bersabar, Hak Interplasi yang akan diajukkan  saat ini masih dalam proses dan kebetulan sebagian besar anggota DPR sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah. Sehingga proses hak interplasi ini agak sedikit melambat.

Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Thamsil Linrung itu, rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam HMI, KAMMI dan Perhimpunan Mahasiswa Islam menyampaikan pendapat tentang penolakan terhadap kebijakan pemerintah  menaikkan harga BBM dan mendukung hak interplasi yang dilakukan DPR. (sc), foto : suciati/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...