Blokir Anggaran DPR Harus Dicabut
12-01-2015 /
B.U.R.T.
Dalam pertemuan Menteri Keuangan dengan Pimpinan DPR, terungkap, ada anggaran DPR sebesar Rp 783 miliar yang masih diblokir Kementerian Keuangan. Anggaran tersebut harus segera dicabut, karena mengganggu kinerja Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR.Demikian dikemukakan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono, (F-PG) sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna, Senin (12/1). Pertemuan pada Jumat (9/1) lalu itu, Menkeu Bambang Brodjonegoro menyampaikan Dipa kepada Pimpinan DPR. Selain Pimpinan DPR, hadir pula dalam pertemuan tersebut Pimpinan Komisi XI dan Pimpinan BURT.
“Saya bilang kalau diblokir berarti sama saja mengurangi peranan DPR dan mengurangi kinerja DPR. saya minta kepada Menteri Keuangan untuk dicabut, karena itu untuk kepentingan peningkatan kinerja anggota dan Kesekjenan DPR, “ ungkapnya. Ditanya soal argumen Kemenkeu memblokir anggaran tersebut, Roem menjawab, tidak jelas betul argumennya. Menurutnya, itu hanya persoalan teknis saja.
Sementara mengomentari penambahan anggaran Rp 100 triliun untuk infrastruktur, politisi Golkar ini, menyambut baik. Seperti diketahui, kementerian yang mendapat tambahan anggaran besar, yaitu Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian. Dua kementerian untuk membangun kebutuhan infrastruktur di daerah. Dan satu kementerian untuk membangun kedaulatan pangan.
“Saya kira tepat sekali. Itu sudah merupakan keinginan DPR sejak dulu. Anggaran infrastruktur ini kurang. Dengan pengurangan subsidi BBM ini, kita harapkan pemerintah lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur. Tapi pembangunan infrastruktur ini adalah masalah pemerataan. Tidak bisa berfokus pada proyek raksasa saja dan mercusuar, tetapi proyek-proyek yang menyentuh rakyat kecil juga perlu diperhatikan.
Penambahan anggaran infrastruktur ini sekaligus, lanjut Roem, untuk menstimulasi stimulus pembangunan di daerah. Ini penting untuk kemajuan daerah. (mh)/foto:iwan armanias/parle/hr.
