Sejumlah Anggota Komisi II DPR meminta reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah bukan hanya sekedar wacana. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) E.E Mangindaan yang dipimpin Ketua Komisi Burhanuddin Napitupulu didampingi Wakil Ketua Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno dan Taufik Effendi di ruang rapat Komisi II, Rabu (18/11).

            Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Abdul Gafar Patappe menilai kondisi birokrasi kita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup memadai. Namun menurutnya, hal itu harus didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni.

            ”Sumber daya manusianya yang betul-betul perlu kita reformasi, dalam hal pelayan atau pelayanannya,” katanya.

            Menurutnya, sampai sekarang masih ada pungutan liar yang dikenakan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu lambatnya saat memberikan pelayanan juga sering dikeluhkan.

            Abdul Gafar Patappe mendesak pemerintah supaya dapat segera menghilangkan hal-hal yang merugikan masyarakat dalam memberikan pelayanan. ”Kalau ini bisa dilakukan akan sangat berarti bagi masyarakat kecil terutama penghapusan pungli,” ujarnya.

            Lebih jauh, ia meminta Menpan dan RB untuk melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan pihak Kepolisian dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. ”Mungkin dalam waktu 100 hari ada tanda-tanda perubahan ke arah yang lebih baik,” harapnya.

            Mustokoweni Murdi (F-PG) dalam pertemuan itu menilai pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat langsung terjadi di tingkat bawah seperti kecamatan dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk segera mensosialisasikan program reformasi birokrasi hingga ke tingkat pemerimtahan terbawah dan masyarakat.

            ”Didaerah tidak tahu reformasi birokrasi. Hanya slogan-slogan saja, harus disosialisasikan dengan cepat,” katanya.

            Menurutnya, yang utama dari reformasi birokrasi adalah memperbaiki kualitas baik pelayan maupun pelayanan.

            Sementara itu Murad Nasir (F-PG) berharap reformasi birokrasi dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik. ”Kita berharap reformasi birokrasi dapat memberi kebaikan bagi republik ini,” katanya.

            Anggota F-PDI Perjuangan Irvansyah mempertanyakan wacana kenaikan gaji menteri. Menurutnya hal itu tidak relevan dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah.

            ”Tidak ada korelasi kenaikan gaji dengan reformasi birokrasi,” tegasnya.

            Menpan dan RB E.E Mangindaan dihadapan Komisi II menjelaskan bahwa penetapan grand design dan road map reformasi birokrasi sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.

            ”Untuk memperkuat langkah-langkah reformasi birokrasi diperlukan pembenahan sistem melalui penyelesaian grand design dan road map yang dapat menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional,” katanya.

            Mangindaan menilai reformasi birokrasi memerlukan perubahan secara komprehensif dalam regulasi yang terkait dengan kelembagaan, sumber daya manusia dan proses manajemen pemerintahan. Ia menjelaskan jajarannya merencanakan untuk melakukan evaluasi dan menata kembali lembaga-lembaga non struktural yang diintegrasikan dalam grand design penataan kelembagaan. (bs)