Sejumlah anggota Komisi V DPR mengkritisi hasil Hapsem BPK RI Semester I tahun 2014-2015 terkait Pekerjaan Umum yang masih menyisahkan 39 temuan diantaranya soal aset negara yang belum disertifikasi.

"Kita mencermati tiga hal krusial yang harus dibenahi dalam Hapsem BPK RI Semester I tahun 2014-2015 terkait pekerjaan umum,"ujar anggota DPR Rendy Lamadjido dari Fraksi PDIP, saat Raker dengan Menteri PU dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimuljono, dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, di Gedung Nusantara, Rabu, (21/1).

Hal pertama, lanjutnya, masih adanya persoaslan SDM yang belum memadai dalam menyikapi hasil temuan BPK. "Kalau kita melihat faktanya kerap ada beberapa Satuan Kerja (Satker) penyusutan aset ternyata banyak aset yang rusak dan nilai nol tapi masih dimasukkan didalam SIMAK BMN,"katanya.

Dia menambahkan, pihaknya merasa heran bahwa dalam proses lelang tender yang diatur UU maupun pemerintah itu wajib hukumnya mencantumkan harga perkiraan sendiri. "Faktanya dokumen tender tidak dicantumkan padahal kita sudah lama menganut asas transparansi. Jadi wajib hukumnya harga perkiraan sendiri ternyata didalam temuan BPK Satuan Kerja (Satker) belum mencantumkan itu,"terangnya.

Dirinya berharap menteri PU dan Perumahan Rakyat memiliki keseriusan dalam menanggapi hasil laporan BPK. "Ini sangat penting dalam menanggapi aset negara jangan sampai melanggar UU No.1 thn 2004 tentang Perbendaharaan negara, bahwa barang milik negara atau tanah harus disertifikasi oleh negara. Ini berulang-ulang kejadiannya banyak aset negara yang hilang dan tidak disertifikasi,"jelasnya.

Sementara, anggota DPR Abdul Hakim (Fraksi PKS) mengharapkan, Kementerian PU dan Kemenpera dapat mencatat seluruh aset tanah dan bangunan yang dimilikinya. "Ini sangat penting sekali untuk mencatat karena faktanya banyak yang hilang dan beralihnya aset negara,"ungkapnya.

Dia menambahkan, dari 39 temuan ini masih sedikit sekali bila dilakukan audit kinerja. "Bahkan saya prediksi bisa ribuan temuan jika ada audit,"jelasnya. (Sugeng), foto : andri/parle/hr.