Sumut Alami Defisit Listrik Hingga 300 MW

06-02-2015 / KOMISI VII

Tahun 2014 kebutuhan listrik di Provinsi Sumatera Utara  kurang lebih sekitar 1.659-1.700 MW atau meningkat sebesar 10 persen dibandingkan tahun 2010 yaitu 1.200 MW. Pasokan listrik dalam kondisi normal antara 1.376-1.400 MW sehingga Provinsi Sumut mengalami defisit listrik sebesar 279-300 MW.

"Dalam kondisi peak defisit ini meningkat hingga mencapai 330 MW. Dampaknya Provinsi Sumut mengalami krisis listrik," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika kepada Parlementaria disela-sela pertemuan Tim Kunker Komisi VII dengan jajaran Direksi PLTGU Belawan, Kamis (5/2'2015).

Menurutnya, faktor penyebab terjadinya krisis listrik di Provinsi Sumut tahun 2014, diantaranya keterlambatan tambahan pasokan listrik dari pembangkit PLTU 2x200 MW Pangkalsn Susu. Kemudian, lanjutnya, keterlambatan pengerjaan overhaul pada PLTGU sektor Belawan selama kurang lebih 2 bulan karena adanya persoalan hukum yang menjerat staf manajemen PT PLN (Persero) yang membawahi pembangkit PLTGU Gas Turbin (GT) 1.2, GT 2.2 dan PLTG LOT 3.

Kardaya menambahkan, keterlambatan supply MFO/HSD dari PT Pertamina (Persero) karena pasokan bahan bakar ini dilakukan dengan menggunakan sistem STS (ship to ship) yang lokasinya di Tanjung Uban sehingga rentan terhadap risiko cuaca.

Keterlambatan ijin tambahan pasokan listrik dari PT Inalum sebesar 45 MW dan keterlambatan ijin pembangunan PLTA Asahan 3 (2x90 MW) serta keterlambatan COD PLTU Nagan Raya 2x95 MW unit 1 dan 2, dan rendahnya kinerja PLTU Labuan Angin sehingga mengurangi kemampuan pasokan listrik di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

"Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, maka Komisi VII DPR memandang perlu untuk melakukan kunjungan spesifik ini ke Provinsi Sumut, agar terjadi akselerasi kesinambungan penyelesaian masalah listrik di Sumbagut," ujar Kardaya.

Kunjungan spesifik Komisi VII DPR dipimpin langsung Ketua Komisi VII Kardaya Warnika dan diikuti 5 anggota lintas fraksi (Donny Maryadi Oekon F-PDIP, Bowo Sidik Pangarso F-PG, Ramson Siagian F-Gerindra, Mat Nasir F-Demokrat, dan Iskan Qolba Lubis F-PKS).(iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...