Komisi V DPR RI akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Keselamatan Transportasi untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi Paket Undang-Undang Transportasi.

Paket UU yang dimaksud adalah UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pembentukan Panja ini juga merupakan upaya DPR dalam mengawasi terjadinya banyak kecelakaan baik di darat, laut maupun udara. 

            Demikian disampaikan Ketua Komisi V Taufik Kurniawan yang didampingi Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said dan Mulyadi saat mengadakan jumpa Pers, Selasa (24/11) di ruang rapat Komisi V DPR RI.

            Dalam kesempatan tersebut, Taufik mewakili seluruh anggota Komisi V DPR RI menyatakan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya korban tragedi tenggelamnya kapal Dumai Ekspres 10.

            Taufik mengatakan, kejadian menjelang akhir tahun ini merupakan tragedi yang memprihatinkan dalam dunia transportasi laut kita. Kapal Dumai Ekspres 10 tenggelam di Selat Durian, tepatnya di perairan Hiu Kecil Tanjung Sekodi, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau yang terjadi pada Minggu pagi (22/11) sekitar pukul 10.00 WIB.

            Kapal tersebut baru kira-kira satu setengah jam perjalanan dari Batam dan kapal tersebut pecah menjadi dua bagian setelah dihantam gelombang yang diperkirakan setinggi 3-4 meter di perairan Yu Kecil atau Takong Hiu.

            Di saat yang hampir bersamaan, KM Dumai Ekspres 15 dan Marina 10 yang dicarter penumpang dari Batam tujuan Moro, kandas terkena karang di perairan Pasai, Keban sekitar pukul 10.00 WIB.

            Sekitar 500 orang penumpang dari ke dua kapal berhasil diselamatkan oleh kapal pompong nelayan dan speed boat dan kemudain dievakuasi ke darat. Walaupun tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini menambah sederetan panjang kecelakaan yang terjadi dalam dunia pelayaran.

             Berdasarkan informasi dari Pemerintah, BMKG sebelumnya telah memperingatkan akan tingginya gelombang laut di wilayah perairan sekitar tempat kejadian.

            Atas kejadian tersebut, Komisi V sangat menyesalkan masih tingginya angka kecelakaan transportasi, utamanya yang telah menelan korban jiwa yang diakibatkan kelalaian atas keselamatan dan keamanan bertransportasi. Apalagi, kata Taufik, bila terjadi overload (kelebihan muatan) penumpang di sarana transportasi laut.

            Untuk itu, Komisi V DPR berinisiatif untuk meminta klarifikasi Pemerintah atas kejadian tenggelamnya Kapal Dumai Ekspres 10, terutama tentang pemberian Surat Ijin Berlayar SIB (Port Clearence) dan pengawasan atas kepatuhan dari syarat-syarat keselamatan dan keamanan pelayaran.

            Taufik juga menghimbau segenap operator transportasi agar selalu mengindahkan peringatan dini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). “Ini harus menjadi prioritas dan patokan informasi yang bermanfaat dan penting sebagai tindakan pencegahan atas keselamatan bertransportasi,” katanya.

            Peringatan ini juga dia tujukan untuk semua instansi Pemerintah agar mengindahkan peringatan dini dari BKMG sehingga tidak terulang kejadian serupa di masa mendatang.

            Taufik berharap, ke depan Pemerintah harus segera mensosialisasikan budaya keselamatan transportasi, sesuai dengan amanat paket Undang-undang Transportasi, terutama UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. (tt)