Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR menilai sejumlah permasalahan terkait aspek keamanan dan kenyamanan masih perlu diperbaiki manajemen PT Angkasa Pura I yang mengoperasikan Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini penting karena bandara ini cukup sibuk melayani maskapai dari dalam maupun mancanegara.

"Tadi kita masih melihat banyak kerbau di ujung landasan bandara hal itu membahayakan penerbangan. Apalagi Bandara Lombok statusnya sudah bandara internasional, kalau ini disoroti tamu asing atau maskapai penerbangan asing ini hal yang kurang baik," kata Wakil Ketua Komisi V Muhidin dalam pertemuan di kantor Angkasa Pura I, Mataram, NTB, Selasa (24/2/15).

Bicara pada kesempatan yang sama Ketua Komisi V Fary Djemy Francis juga menyoroti adanya informasi tiga maskapai penerbangan yang belum memanfaatkan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Ia menekankan aturan soal ini sudah tegas tercantum dalam UU Penerbangan.

"Informasi cuaca harus didistribusikan kepada maskapai penerbangan. Kami mendapatkan informasi ada tiga maskapai penerbangan, belum memanfaatkan informasi cuaca itu yang dikeluarkan BMKG padahal sudah diatur dalam Undang-Undang Penerbangan," tandasnya.

Tim Kunker Komisi V ke Provisini NTB juga mengkritisi sejumlah temuan lain seperti keberadaan pedagang asongan yang  bebas memasuki kawasan bandara. Hal positif yang mendapat apresiasi anggota dewan adalah akses jalan menuju bandara namun masih perlu dilengkapi dengan rambu-rambu.

Ruas pertama jalan akses menuju bandara diperkirakan sudah dapat diselesaikan pada tahun ini. Komisi V berkomitmen mendukung anggaran penyelesaian ruas kedua pada APBN 2015. Dalam pertemuan tersebut mengemuka, pemerintah daerah sudah sepakat untuk menganggarkan dana untuk rambu, penerangan dan fasilitas jalan lainnya. (andri/iky)