Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk mengawasi sektor migas secara cermat.

"intinya bahwa saat pemeriksaan akhir volume yang konsentrat yang diekspor Newmont dan spesifikasi daripada konsentrat tersebut tidak diawasi oleh Kementerian ESDM namun yang terjadi yang menentukan jumlah volume dan kandungan itu disurvey oleh surveyor yang bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan,"terangnya kepada Parlementaria baru-baru ini.

Menurutnya, seharusnya surveyor itu membantu Kementerian teknis seperti ESDM kemudian Kementerian ESDM memberikan rekomendasi secara teknis kepada Kementerian Perdagangan. "Ini seakan-akan Kementerian ESDM ini dalam posisi pasif karena berada didalam Kementerian Perdagangan itu yang terjadi di Newmont,"jelasnya.  

Dia mengatakan, saat ini persoalan Newmont menjadi menarik karena pada tanggal 18 Maret nanti, pemerintah akan memperpanjang atau tidak terkait relaksasi di sektor hilir karena kita menginginkan Newmont mematuhi UU Minerba.

Namun disisi lain, lanjutnya, Newmont diberikan kesempatan untuk mengekspor konsentrat untuk menghindari pemutusan hubungan kerja di Perusahaan itu. "Yang harus dilakukan oleh Newmont pertama yaitu melakukan keseriusan dalam membangun Smelter baik yang dilakukan oleh pihak ketiga ataupun dibangun oleh Newmont. Bagi pemerintah Indonesia tidak ada masalah soal itu,"paparnya.

Terkait usulan masyarakat lokal untuk membangun Smelter di NTB, kata Satya, itu bisa saja dilakukan dengan memberikan jaminan bagi pihak swasta untuk membangun smelter serta memberikan pasokan konsentrat sehingga dapat diolah di Provinsi tersebut.

 "PT Newmont harus menunjukan keseriusan atau menaruh sejumlah dana kepada pemerintah sebagai bukti dalam mengembangkan Smelter atau kerjasama dengan pihak swasta dan berkomitmen untuk memberikan pasokan kepada siapa saja yang berinventasi terkait smelter.  itu seperti di Freeport satu dibangun di Papua oleh pihak ketiga dan di Gresik. Kalau 18 Maret tidak tercapai kesepakatan di stop dulu,"katanya.

Selain itu, katanya, muncul aspirasi daerah untuk meminta akses kapasitas listrik Newmont sebesar 5 MW untuk kebutuhan di Pulau Sumbawa. "Kita meminta supaya akses kapasitas kelebihan daya yang dipunya Newmont dijual kepada PLN sehingga menambah kapasitas di Pulau Sumbawa. terakhir masalah Newmont yang menjadi koreksi pemerintah,"jelasnya. (Sugeng) Foto: Naefuroji/Parle/od