Anggota Komisi VI DPR dari Partai Demokrat Jony Buyung Saragih mengatakan, Pimpinan BUMN harus segera membuat kontrak politik yang berbasis kinerja. "kontrak politiknya apabila pimpinan BUMN tidak berhasil dalam menjalankan programnya mundur atau dipecat,"paparnya saat wawancara dengan Parlementaria di Ruangannya, baru-baru ini.

      Menurut John, harus ada evaluasi jangka pendek seperti 2 tahun masa jabatan. "Jadi kita bisa melihat kinerja pada tahun pertama dan kedua, karena itu jangan tunggu 5 tahun jabatan,"paparnya.

      Dia menambahkan, BUMN harus jelas dalam menjalankan program dan targetnya. "BUMN harus jelas. SBY saja bikin kontrak politik sama menteri,"tegasnya.

      Dirinya mengkhawatirkan apabila tidak segera dibuat kontrak politik dari para Dirut BUMN maka apabila perusahaan bangkrut, mereka akan pergi begitu saja.  Negara ini apabila tidak dipimpin oleh seorang negarawan maka bisa bubar padahal jadi seorang pemimpin itu susah sekali,"katanya.

       Menyinggung mengenai hambatan di bidang perdagangan, John mengatakan, banyak sekali peraturan yang konflik karena itu, sebaiknya segera dibentuk semacam Polisi perdagangan. "Polisi perdagangan bertugas sebagai penegak hukum di bidang perdagangan khususnya menjaga peraturan di bidang perdagangan,"jelasnya.

       Dia menambahkan, perlu ada gebrakan baru seperti membentuk semacam Komisi atau lembaga yang menjadi pengayom pengusaha. "Lembaga ini mungkin bisa setaraf menteri tetapi bukan dibawah Presiden tetapi bisa langsung deal dengan Presiden SBY,"terangnya. (as/si)