Wilayah perbatasan Indonesia yang sangat luas harus mendapat perhatian ekstra ketat. Wilayah udara, laut dan darat Indonesia yang kaya akan sumber daya alam kerap kali dimanfaatkan oknum-oknum dari negara tetangga untuk melakukan pencurian.

            Hal tersebut mendapat perhatian sejumlah Anggota Komisi I saat Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Djoko Santoso yang dipimpin Ketua Komisi Kemal Aziz Stamboel, Senin (30/11).

            Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, baik batas wilayah maupun pencurian kekayaan alam, Sidarto Danusubroto (F-PDI Perjuangan) mendesak pemerintah untuk segera menempatkan peralatan baik berupa radar maupun persenjataan dan perlengkapan lainnya seperti kapal maupun pesawat di wilayah perbatasan.

            ”Radar kita diperbatasan bolong-bolong,” katanya.

            Menurutnya, akibat peralatan yang tidak memadai, maka sering terjadi pelanggaran batas wilayah baik di darat, laut maupun udara. ”Alutsista kita sangat mengenaskan terutama diwilayah perbatasan,” ujarnya.

            Sidarto mengusulkan, guna memperkuat alutsista, adanya kapal selam sangat membantu kinerja TNI dalam mengamankan wilayah NKRI terhadap gangguan yang datang dari negara tetangga.

            ”Indonesia harus punya kapal selam. Di Ambalat kita harus punya kapal selam,” tegasnya.

            Ia menjelaskan, Malaysia yang mempunyai kapal lebih kecil berani melakukan pelanggaran wilayah dan menabrakan kapalnya ke kapal Indonesia yang lebih besar karena di laut ada kapal selam Malaysia yang memback-up.

            Hal senada diungkap Soemintarsih Muntoro (F-Hanura) yang menilai Indonesia harus mempunyai Angkatan Laut yang kuat. Hal itu guna melindungi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

            ”Laut Indonesia luas dan rawan ancaman eksternal,” katanya.

            Menurutnya minimnya infrastruktur dan keadaan geografis juga menjadi salah satu permasalahan di wilayah perbatasan.

            Sementara itu Adjeng Ratna Suminar (F-PD) meminta kepada Panglima TNI untuk menambah personel di wilayah perbatasan. Hal itu untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan terutama di laut dan darat.

            Panglima TNI Djoko Santoso dihadapan Komisi I menjelaskan secara umum wilayah perbatasan cukup terkendali. Hanya dengan Malaysia, ada sejumlah titik yang mesih menjadi perdebatan.

            ”Perbedaan sepuluh titik perbatasan di Kalimantan,” ujarnya.

            Selain konflik wilayah perbatasan darat dengan negara itu, wilayah laut Ambalat menurut Panglima Tni juga masih menjadi persoalan yang belum kunjung usai.

            ”Hingga kini masih ada pelanggaran yang dilakukan Malaysia,” jelasnya.

            Lebih jauh Djoko menjelaskan kondisi geografis yang sangat luas dan keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu kendala optimalnya pengawasan perbatasan. ”Panjangnya perbatasan darat yang tidak dapat diawasi seluruh pos penjagaan,” terangnya. (bs)