DPR Sinyalir BBM Subsidi Dikuasai Mafia Migas

31-03-2015 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi mensinyalir adanya peran mafia migas dalam kenaiakan BBM bersubsidi.

"pemberantasan mafia migas seperti obat penyejuk di masyarakat, padahal prakteknya masih berjalan sampai sekarang. Sepertinya Menteri ESDM tidak dalam kapasitasnya memberantas mafia Migas,"tegasnya saat Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, di Gedung Nusantara I, Senin malam, (30/3).

Menurutnya, terkesan adanya invisible hand terkait BBM bersubsidi. "Hal ini jangan sampai kita semua kecewa karena pemerintah tidak dapat membongkar dan memberantas mafia migas,"jelasnya.

Dia mengatakan, Komisi VII DPR sempat memberikan saran kepada pemerintah agar mengusulkan kepada Komisi VII agar melakukan   subsidi secara tetap untuk premium. "Kita sempat menawarkan subsidi tetap 1000 rupiah untuk premium namun pemerintah menolaknya,"paparnya.

Mulyadi mengaku kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM subsidi secara mendadak. "Saya sangat kecewa terhadap kenaikan BBM yang mendesak dan mendadak. Terkait kenaikan ini kita tidak dapat menjelaskan secara komprehensif kepada konstituen kita,"katanya.

Dia menyoroti masih adanya ketidakefisienan Pertamina dalam mengelola BBM bersubsidi. "Artinya jangan sampai ketidakefisienan Pertamina ini dibebankan kepada masyarakat, harga keekonomian terlalu tinggi, Dollar naik ini jadi persoalan tersendiri, dahulu sebelum kenaikan BBM itu ada program jaring pengaman sosial bagaimana ini apa yang telah dilakukan oleh pemerintah?,"paparnya. (Sugeng), foto : naefurodjie/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...