Data tidak ditemukan.

Data tidak ditemukan.

Data tidak ditemukan.

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

• • Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi VI untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.
  • Pernah diusulkan dalam Prolegnas long list 2010-2014 dan sudah disahkan menjadi UU No. 17 Tahun 2012.
  • Undang-Undang ini dinyatakan dicabut atau tidak berlaku setelah keluarnya Putusan MK Perkara No. 28/PUU-XI/2013 atas pengujian terhadap Undang-Undang Perkoperasian. Pasal-Pasal yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 diantaranya Pasal 1 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 57 ayat (2), BAB VII yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77, Pasal 78 ayat (2), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ( Pemohon I sampai dengan Pemohon VI).
  • Sedangkan Pemohon VII dan Pemohon VIII mengatakan bahwa Pasal yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 diantaranya Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat 1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), Pasal 50 ayat (2) huruf e bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 55 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 67 ayat (1) bertentanan dengan Pasal 28H ayat (4) UU NRI Tahun 1945, Pasal 70 ayat (2) huruf d bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 78 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 80 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

  Amar putusan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

• Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 28/PUU-XI/2013 menyatakan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian inkonstitusional secara keseluruhan. Akibatnya UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah dicabut untuk sementara waktu diberlakukan kembali, sambil menunggu diterbitkannya UU Perkoperasian yang baru yang sesuai dengan filosofi Pasal 33 (1) UUD NRI Tahun 1945.

• Perlu diadakan pembaruan peraturan tentang perkoperasian karena UU Koperasi lama yang diberlakukan kembali tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.

• • mengenai definisi koperasi tidak disamakan dengan badan hukum lainnya (PT., CV, dan Firma)
  • badan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
  • adanya sistem penggajian pada pengurus tidak senafas dengan konsep koperasi
  • tidak lagi menggunakan Sertifikat Modal Koperasi yang menjadikan koperasi seperti saham seperti perseroan
  • setoran pokok apabila keluar dari keanggotaan koperasi tidak dapat ditarik kembali menunjukkan sistem badan usaha yang “kejam”
  • terjadi pertanggungjawaban terbatas bagi anggota koperasi
  • tidak lagi dibatasi mengenai jenis koperasi pada: koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam. Karena eksis koperasi serba usaha

  perlu diintegrasikan dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Data tidak ditemukan.

• Permasalahan utama dari UU No 17 Tahun 2012 yang menjadi landasan MK membatalkannya yakni frasa koperasi adalah “badan hukum” bertentangan dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, jaminan kepastian hukum, asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Bahwa pengertian “Koperasi adalah Badan Hukum” sesungguhnya hanya kontinum dari pengertian UU No 25 Tahun 1992 yang berlaku sebelumnya yang menyebut pengertian koperasi sebagai “Badan Usaha”. Koperasi bukanlah Badan Hukum atau Badan Usaha, tapi Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang dan/atau organisasi rakyat.

  Definisi koperasi tersebut juga selaras dengan gerakan koperasi dunia, International Co-operative Alliance (ICA). Sebab itu, koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang bermuatan sosial.

  Sebagai suatu sistem ekonomi sosial, koperasi terbangun dari bottom up process kelembagaan ekonomi, sehingga Koperasi menjadi instrumen kesejahteraan pada kebijakan pro growth, pro poor, pro job dan pro green atas hasil usaha para anggotanya.

  Tujuan RUU tentang Koperasi ini adalah:

  1) secara filosofis: mengisi kekosongan ruang hukum pengaturan tentang Koperasi yang selaras dengan amanat UUD RI Tahun 1945 Pasal 33;

  2) secara empiris: memberikan Arah Kebijakan Koperasi yang selaras dengan jati diri Koperasi Indonesia berdasarkan kekhasan daerah dan wilayah yang mengutamakan kuasa manusia (kesejahteraan anggota) diatas kuasa modal (kesejahteraan pemilik modal);

  3)   secara strategis: menjadi rujukan pengembangan Koperasi Indonesia guna memperkuat daya saing ekonomi nasional.

• 1. Pengaturan tentang kelembagaan ekonomi koperasi sebagai perusahaan anggota yang menempatkan individu anggota sebagai sumber kekuatan koperasi;
  2. Pengaturan tentang demokrasi ekonomi dalam manajemen kegiatan usaha koperasi;
  3. Pengaturan tentang penguatan kapasitas pengetahuan dan pengalaman sumber daya manusia perkoperasian;
  4. Pengaturan tentang jati diri Koperasi Indonesia berdasarkan kekhasan daerah dan wilayah, dalam menghadapi persaingan global.

  Pengaturan tentang pengawasan dan jaminan kepastian hukum sebagai kendali kegiatan usaha koperasi.

• Jangkauan dan arah pengaturan RUU ini meliputi:

  1. Ketentuan umum;
  2. Asas, Tujuan dan Sasaran Kelembagaan Ekonomi Koperasi;
  3. Pola dasar kelembagaan ekonomi koperasi yang memuat jati diri Koperasi Indonesia;
  4. Perencanaan;
  5. Prasarana dan sarana pengelolaan kegiatan usaha koperasi;
  6. Sumber daya Manusia Perkoperasian; dan

  Pengawasan dan Ketentuan Sanksi Administratif dan/atau Pidana.

Data tidak ditemukan.