UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan secara internasional dan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Pengaturan internasinal yang harus diakomodir salah satunya ialah diratifikasinya WTO oleh Indonesia pada tahun 1994 khususnya pengaturan mengenai Technical Barrier to Trade (WTO-TBT) yaitu kesepakatan mengenai komoditas negara peserta WTO untuk dapat diterima oleh negara peserta lainnya. Pengaturan nasional salah satunya terkait tumpang tindih kewenangan dalam UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Dari sisi perkembangan Ilmu pengetahuan lahirlah kategori Metrologi Ilmiah, yang berkaitan dengan pengembangan ilmu metrologi dan standar-standar pengukurannya. Kategorisasi kegiatan kemetrologian yang diperkenalkan oleh EURAMET ini kemudian diterima secara internasional dalam pengelompokan aplikasi sistem metrologi.

Mengganti UU No. 2 Tahun 1981 sesuai perkembangan yang ada serta mengangkat materi muatan yang ada dalam peraturan pelaksana UU terdahulu agar lebih menyempurnakan UU tersebut

memperluas ruang lingkup pengaturan mencakup metrologi legal, metrologi industri, dan metrologi ilmiah dan mengharmonisasikannya dengan pengaturan baik nasional dan internasional serta tertatanya praktik penyelenggaraan kemtrologian yang lebih efektif mengenai kelembagaan dan mekanismenya sehingga tercipta sistem yang lebih memberikan jaminan kepastian baik bagi kepentingan konsumen maupun kepentingan dunia industri terutama meningkatkan daya saing nasional dalam persaingan global.