Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah masih berlaku sampai dengan disahkannya undang-undang penggantinya. Namunsampai saatini belum ada undang-undang pengantinya, sedangkan materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memiliki semangat berbeda dengan situasi dan kondisi sekarang. Oleh karena itu, dalam implementasinya undang-undang tersebut sudah tidak relevan dan kurang mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD serta tidak dapat menjawab dinamika manajemen perusahaan yang menyangkut berbagi aspek antara lain personil kelembagaan, tata kerja yang tidak dapat mengemban fungsi dan perannya dalam mendukung fungsi perusaha-an sebagai kontributor PAD.

Adanya pengaturan tentang pengelolaan BUMD secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance serta sesuai dengan tujuan didirikanya sebuah badan usaha yang berorentasi pada profit oriented dan tuntutan sebagai sebuah badan usaha yang didirikan untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat.

Jangkauan dan arah pengaturan RUU ini meliputi ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan, bentuk dan jenis badan usaha milik daerah, ruang lingkup usaha badan usaha milik daerah, penyertaan modal daerah dalam badan usaha milik daerah, kelembagaan badan usaha milik daerah, pembinaan dan pengawasan serta pengaturan mengenai sanksi.