Data tidak ditemukan.

Data tidak ditemukan.

Data tidak ditemukan.

Pasal 28C dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Judul RUU ini baru diusulkan oleh Komisi VII untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

• Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU;

  • Belum adanya koordinasi pada level perencanaan dan implementasi, yaitu: Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) Iptek belum masuk dalam siklus tahunan anggaran budget policy dan belum masuk ke dalam RPJMN sehingga Jakstranas belum diacu oleh lembaga litbang. Selain itu, jakstrada sebagai acuan pembangunan iptek di daerah masing-masing, tidak mengacu pada jakstranas. Permasalahan lainnya adalah bahwa belum ada koordinasi pelaksanaan jakstranas.
  • Aspek pembinaan sistem litbang dan penerapan iptek, yaitu:
  1. Belum ada mekanisme yang jelas dalam pembinaan kelembagaan iptek di Indonesia, termasuk perlunya pendaftaran lembaga litbang, dan akreditasi pranata litbang.
  2. Belum adanya mekanisme pembinaan SDM iptek yang jelas (termasuk sertifikasi dan alokasi/distribusi SDM iptek ke badan usaha, sehingga terwujud SDM iptek yang unggul dan produktif dalam pelaksanaan kegiatan litbang untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa, mempercepat peertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

  Beberapa hal khusus dan strategis yang belum diatur dalam UU No. 18 Tahun 2002, dan memiliki dampak penting bagi pembangunan iptek nasional, yaitu: audit teknologi, Material Transfer Agreement (MTA), dan pembiayaan serta masih lemahnya pengaturan tentang sanksi administratif di UU No. 18/2002.

• • Agar terjadi tumbuhkembang penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh di lingkungan Negara Republik Indonesia;

  Sebagai landasan hukum untuk mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kontribusi iptek dalam pembangunan nasional di Indonesia sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara efisien, efektif, terpadu, terorganisasikan dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan serta daya saing nasional.

• • koordinasi, pembinaan, dan pengaturan strategis antara lain mengenai MTA, audit teknologi, dan pembiayaan riset.

Data tidak ditemukan.