• Perusahaan baik swasta, BUMN, maupun BUMD memiliki peran penting untuk berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan; Kinerja perusahaan tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan yang didapat, tetapi juga komitmen perusahaan untuk melaksanakan program-program sosial dengan target sasaran terutama masyarakat yang terkena dampak operasional perusahaan; Adanya ketidaksesuaian pemahaman antara dunia usaha dan masyarakat dalam memaknai tanggung jawab sosial perusahaan seringkali menjadikan tujuan kegiatan atau program tangung jawab sosial perusahaan menjadi tidak tepat sasaran atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat; Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga masih menimbulkan multitafsir dalam memaknai tanggung jawab sosial perusahaan dan belum dapat dilaksanakan secara optimal; dan

   

  Dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dari ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dilakukan oleh semua perusahaan tapi hanya berkaitan dengan perusahaan yang beroperasi dibidang sumber daya alam. Sehingga diperlukan pengaturan agar berkontribusi maksimal terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

• Terwujudnya tanggung jawab sosial perusahaan yang mampu menggerakkan perekonomian melalui peningkatan potensi usaha pada dunia usaha dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat dan eksistensi dunia usaha itu sendiri; Untuk mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yang berorientasi pada pengembangan masyarakat (community development) yang pada dasarnya terdiri dari hubungan dengan masyarakat (community relasion), pelayanan masyarakat (community service), dan penguatan masyarakat (community empower); dan

   

  Terwujudnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak overlap/tumpang tindih serta terwujudnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diketahui oleh publik.

• RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diarahkan untuk menjangkau pembangunan berkelanjutanyang meliputi pembangunan ekonomi dan sosial, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi pelaku usaha itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Adapun arah pengaturan dari RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini mencakup: Ketentuan umum; Penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan; Pendanaan program tanggung jawab sosial perusahaan; Pembentukan forum untuk meningkatkan sinergitas, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan; Penghargaan; Ketentuan peralihan; dan

   

  Ketentuan penutup.

Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi VIII untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

   

  Pada periode keanggotaan 2009-2014, draft NA dan RUU telah disusun oleh PUU Kesra.

• Kebutuhan undang-undang yang khusus mengatur mengenai Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial korporasi merupakan keniscayaan. Hal ini dilandasi oleh fakta adanya pelbagai praktik buruk dan menyimpang dari korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga tanggung jawab sosial korporasi harus dituntut untuk hal itu. Selama ini, etika bisnis yang membatasi perilaku menyimpang tidak cukup memagari perilaku penyimpangan korporasi. Sedangkan secara perundang-undangan, terbit UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di mana pada Pasal 74 terdapat kewajiban bagi korporasi untuk menganggarkan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai biaya korporasi. Namun kewajiban ini hanya berlaku bagi korporasi yang bergerak di bidang sumber daya alam.

  Berdasarkan hal di atas maka kebutuhan undang-undang spesifik mengatur Corporate Social Responsibility bagi seluruh korporasi, tidak hanya yang bergerak di bidang sumber daya alam menjadi keharusan yang tidak dapat dinafikan

• 1.  
  2.  

  3. RUU CSR menjadi instrumen perlindungan hukum bagi semua pemangku kepentingan di dalam memastikan pemenuhan kesejahteraan dan keterlibatan korporasi di sisi lain dalam mewujudkan kesejahteraan dimaksud.

• Jangkauan: mengatur Corporate Social Responsibility bagi seluruh korporasi, tidak hanya yang bergerak di bidang sumber daya alam menjadi keharusan yang tidak dapat dinafikan.

  Arahan kebijakan:

  1.  

  2. RUU CSR menjadi instrumen perlindungan hukum bagi semua pemangku kepentingan di dalam memastikan pemenuhan kesejahteraan dan keterlibatan korporasi di sisi lain dalam mewujudkan kesejahteraan dimaksud.

Data tidak ditemukan.