• 1. Jumlah pekerja sosial profesional di Indonesia diperkirakan lebih dari 36.000 orang. Sebagian ada yang berpraktik sebagai pekerja sosial professional di LSM nasional dan internasional, ada juga yang bekerja di instansi pemerintah dan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, bahkan banyak juga pekerja sosial asing yang melakukan praktik pekerjaan sosial di Indonesia;

  2. Profesi pekerjaan sosial di Indonesia sangat dibutuhkan sebagai suatu sarana modern untuk mengatasi berbagai persoalan dampak dari urbanisasi dan industrialisasi seperti masalah kemiskinan dan masalah pribadi yang menjadi dampak tidak terelakkan akibat modernisasi dan globalisasi;

  3.  Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan atau pelayanan manusia yang terus menerus mengalami perubahan sehingga keberadaannya beragam dan terpragmentasi untuk menangani berbagai jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); dan

  4. Diperlukan pengaturan mengenai standar pelayanan kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial yang dilakukan pekerja sosial professional, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan tidak terjadi penyimpangan (malpraktik).

• Adanya UU yang mengatur secara komprehensif tentang pekerjaan sosial; Peningkatan kualitas kesejahteraan dan kelangsungan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); Pemulihan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian PMKS; Peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; dan

   

  Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

• Jangkauan serta arah pengaturan RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial meliputi: Ketentuan umum, prinsip, asas, dan tujuan pekerjaan sosial; Sistem pekerjaan sosial; Konsil pekerjaan sosial; Penyelenggaraan pekerjaan sosial; Pembinaan dan pengawasan pekerjaan sosial; Pendidikan profesi pekerjaan sosial; Kelembagaan organisasi profesi pekerjaan sosial; Ketentuan sanksi; dan

   

  Ketentuan peralihan dan Ketentuan penutup.

Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi VIII untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019