• Berikut hal-hal yang melatarbelakangi pengajuan RUU  ini:

  1. Apoteker sebagai tenaga profesi kesehatan mempunyai peran strategis dalam pelayanan kesehatan yaitu menjamin ketersediaan obat yang bermutu, menjamin efektivitas pengelolaannya, serta menjamin keamanan dan kemanjuran obat melalui pelayanan kefarmasian yang berfokus kepada pasien.
  2. Jumlah apoteker di Indonesia saat ini mencapai sekitar 45.000 dengan tingkat pertumbuhan 10% per tahun.
  3.  Sampai saat ini praktisi kefarmasian di Indonesia belum berjalan optimal. Peran apoteker pada umumnya baru sebatas mengelola obat, akibatnya keberadaan dan kemanfaatan profesi apoteker belum dirasakan oleh masyarakat.
  4. Konsep, strategi dan mekanisme yang mengatur peran pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan stakeholders lainnya dalam pengembangan pendidikan apoteker belum dirumuskan secara jelas dan restruktur, khususnya dalam penyediaan fasilitas praktisi kerja profesi.
  5. Belum ada acuan yang sama bagi penyelenggara pendidikan apoteker di Indonesia.
  6. Masih rendahnya tingkat kesadaran tenaga kefarmasian akan peran, tugas, dan kewenangannya seperti yang terlihat dari rendahnya tingkat kehadiran apoteker di apotek dan banyaknya tugas dan kewenangan apoteker yang didelegasikan kepada tenaga teknis kefarmasian.
  7. Masih rendahnya pengakuan peran apoteker dalam Sistem Kesehatan Nasional yang berakibat pada tidak terlibatnya peran apoteker dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan secara nasional.

  Belum ada payung hukum yang mengatur tentang praktik kefarmasian.

• Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

  1. Menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pelayanan apoteker;
  2. Untuk mengatur praktisi kefarmasian; dan

  Menjamin apoteker memperoleh kepastian hukum atas resik kerja.

• Beberapa substansi yang akan diatur adalah sebagai berikut:

  • Ketentuan Umum
  • Asas dan Tujuan
  • Pendidikan Tinggi Farmasi
  • Praktik Kefarmasian
  • Registrasi dan Kewenangan Apoteker
  • Pembinaan, pengawasan dan perlindungan
  • Sanksi, Ketentuan Peralihan

  Ketentuan Penutup

Pasal 28C Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Judul RUU ini baru diusulkan oleh Komisi IX untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.