Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianggap kurang memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan dengan tujuan memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pengusaha.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019:

• Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja global
• Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan
• Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif
• Mendorong pengembangan ekonomi pedesaan
• Memfungsikan pasar tenaga kerja
• Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif

• Beberapa pengertian
• Penempatan tenaga kerja.
• Pengaturan tenaga kerja asing
• Hubungan kerja.
• Penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain.
• Pengaturan mengenai waktu istirahat bagi pekerja/buruh.
• Pengupahan dan perlindungan upah.
• Mogok kerja.
• Penutupan perusahaan (lock out), dan
• Pemutusan hubungan kerja