Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Diusulkan Pada : 02 Februari 2015
Disiapkan oleh : DPR

Progres RUU :

Mulai

Penyusunan

RUU Usulan Komisi

Harmonisasi

Penetapan Usul DPR

Pembahasan

Pembicaraan Tingkat I

Pembicaraan Tingkat II

Selesai

Agenda Terakhir

Rapat Kerja 03 Maret 2016

Rapat Badan Legislasi 27 Agustus 2015

Informasi RUU

Pengusul Prolegnas 5 (lima) Tahunan

DPR, FRAKSI - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
DPR, FRAKSI - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
DPR, FRAKSI - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

Penugasan Pembahasan

Komisi IV (set_komisi4@dpr.go.id)

Deskripsi Konsepsi

Deskripsi Konsepsi (DPR)

Download Dokumen (9,50 KB)

Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan

Latar Belakang:

Gejolak ekonomi, perubahan iklim, perilaku konsumtif dan pendidikan yang rendah membuat nelayan dan pembudi daya ikan menjadi tida berdaya dan terpuruk.

Tujuan

Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Nelayan dan pembudi daya ikan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Sasaran yang ingin Diwujudkan

Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan.

Jangkauan dan Arah Pengaturan

Permasalahan Nelayan, sehingga perlu dilakukan perlindungan, terkait dengan: kepastian usaha,harga, asuransi, penghapusan terhadap praktik ekonomi biaya tinggi, pembangunan system peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim. Sedangkan pemberdayaan yang dilakukan, terkait dengan: pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan system dan sarana pemasaran, pengutamaan penguunaan hasil perikanan dalam negeri, kemudahan memperoleh sarana dan prasarana. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan kemudahan akses IPTEK, serta penguatan kelembagaan.

Dasar Pembentukan

Data tidak ditemukan.

Sejarah RUU

Data tidak ditemukan.

Deskripsi Konsepsi (PEMERINTAH)

Download Dokumen (9,50 KB)

Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan

- Adanya tantangan yang dihadapi nelayan dalam peningkatan kehidupan belum mendapatkan kejelasan pengaturan, seperti: - Minimnya pendapatan dan modal kerja - Minimnya prasarana dan sarana nelayan - Kurangnya perlindungan hak nelayan - Keterbatan akses pasar - Negara mempunyai tanggung jawan untuk melindungai segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kesejahteraan umum dan keadilan social - Visi misi Pemerintahan untuk mendukung pembangunan ekonomi maritime.

Sasaran yang ingin Diwujudkan

Data tidak ditemukan.

Jangkauan dan Arah Pengaturan

- Perencanaan; - Perlindungan nelayan; - Pemberdayaan nelayan; - Pembiayaan dan pendanaan - Pengawasan - Peran serta masyarakat

Dasar Pembentukan

Data tidak ditemukan.

Sejarah RUU

Data tidak ditemukan.

Deskripsi Konsepsi (DPD)

Download Dokumen (9,50 KB)

Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan

Latar Belakang: - Indonesia mempunyai lebih kurang 2,7 juta jiwa nelayan. Sebanyak 95,6% adalah nelayan tradisional yang beroperasi di sekitar pesisir pantai atau beberapa mil saja dari lepas pantai. - Nelayan merupakan pihak yang berkontribusi sebagai penyedia produk hayati kelautan dan perikanan baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan. Dari data produksi tahunan yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kegiatan penangkapan menyumbang lebih dari 67% produksi perikanan nasional (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012). Tujuan : - Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar nelayan, termasuk keluarga nelayan, yang terdiri atas sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. - Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat nelayan dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik. - Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif (collective action) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.

Sasaran yang ingin Diwujudkan

DPD: - Terwujudnya kedaulatan dan kemandirian nelayan dalam meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik; - Tersedianya prasarana dan sarana perikanan yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha nelayan; - Terciptanya kepastian usaha nelayan; - Terlindunginya nelayan dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen; - Pengingkatan kemampuan dan kapasitas nelayan serta kelembagaan nelayan yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan • DPD Adanya pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara serta adanya perlindungan nelayan tradisional yang mencakup hak-hak nelayan tradisional melalui instrumen perlindungan nelayan.

Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan RUU ini meliputi ketentuan umum, hak-hak nelayan tradisional, instrumen perlindungan nelayan tradisional, kewajiban pelestarian laut dan biota laut, pembinaan dan pengawasan serta pengaturan mengenai sanksi. Arah pengaturan RUU ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial kepada nelayan tradisional.

Dasar Pembentukan

Data tidak ditemukan.

Sejarah RUU

Data tidak ditemukan.

Rekam Jejak

Selesai

Pembicaraan Tingkat I
Rapat Kerja
03-Mar-2016
Dokumen
Harmonisasi
Rapat Badan Legislasi
27-Agust-2015
Dokumen
Harmonisasi
Rapat Panja ke-1
25-Agust-2015
Dokumen
Harmonisasi
Rapat Badan Legislasi
03-Jul-2015
Dokumen
RUU Usulan Komisi
Presentasi di Komisi IV
01-Jun-2015
Dokumen

Mulai

Feedback

FEEDBACK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Program Legislasi Nasional

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Mulai

Penyusunan

RUU Usulan Komisi

Harmonisasi

Penetapan Usul DPR

Pembahasan

Pembicaraan Tingkat I

Pembicaraan Tingkat II

Selesai

Deskripsi Konsepsi