• 1. Substansi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memiliki ketidaksempurnaan dan pada tahap implementasinya pun mengalami persoalan-persoalan di kemudian hari. Apalagi jika dikaitkan dengan undang-undang yang lahir kemudian, seperti seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta undang-undang tentang APBN yang ditetapkan tiap tahun.
  2. Beberapa persoalan yang mengemuka di antaranya adalah mulai dari definisi keuangan negara sendiri, pengelolaan dana pihak ketiga (trustee fund seperti dana haji, dana abadi umat), pengelolaan APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara sampai saat ini belum bisa mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat, bahkan untuk postur ABPN 2012 dan 2013 terkuras pada pos belanja pegawai dan belanja barang dibandingkan dengan belanja modal yang diharapkan akan mengagregasi pertumbuhan.
  3. Kemudian dalam proses penyusunan anggaran lebih mengakomodasi keinginan kementerian/lembaga yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran dibandingkan mengakomodasi perencanaan seperti tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di sinilah seringkali ada hubungan yang terputus antara perencanaan dan penganggaran.
  4. Selain itu, masalah yang sering mengemuka dalam implementasi UU No. 17 Tahun 2003 adalah masalah evaluasi dan pengawasan pelaksanaan anggaran. Meskipun UU No. 17 Tahun 2003 telah menganut anggaran berbasis kinerja dan kewajiban untuk memberikan laporan pelaksanaan penggunaan anggaran pada pertengahan tahun anggaran yang bersangkutan kepada DPR/DPRD, fakta menunjukkan bahwa banyak kementerian atau lembaga yang pada saat memberikan laporan semester berkinerja kurang baik dengan indikator rendahnya penyerapan anggaran, namun di saat yang sama, kementerian atau lembaga tersebut malah sering mengajukan anggaran tambahan. Oleh karena itu, penting untuk diatur dalam undang-undang ini evaluasi oleh DPR/DPRD atas pelaksanaan penggunaan anggaran yang disampaikan kementerian/lembaga sebagai bagian mekanisme kontrol dan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan akan menjadi alat ukur DPR/DPRD untuk membahas perubahan APBN/APBD.
  5. Hal penting lain yang sering dikeluhkan pengelola BUMN adalah mengenai kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pemerintah dalam perusahaan Negara, perusahaan daerah dan badan hukum.

  Tujuan Penyusunan:

  Menyediakan kajian yang secara imiah dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan isu-isu perubahan UU Keuangan Negara baik kajian studi pustaka maupun hasil pengumpulan data di lapangan sebagai bahan dasar perumusan perubahan atas UU Keuangan Negara.

• Pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terukur dan terencana sesuai dengan penggunaannya dan kebutuhan seluruh rakyat;

• 1. Ruang Lingkup
  2. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
  3. Penyusunan dan Penetapan APBN
  4. Penyusunan dan Penetapan APBD
  5. Hubungan Keuangan antara Pemerintah, dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Serta Pemerintah/ Lembaga Asing
  6. Hubungan Keuangan antara Pemerintah, dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, Serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
  7. Pelaksanaan APBN dan APBD
  8. Pengawasan Pelaksanaan APBN dan APBD
  9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD
  10. Pemeriksaan Pelaksanaan APBN dan APBD.

Amanat dari Bab VIII Pasal 23C mengenai Hal Keuangan pada Undang-Undang Dasar 1945.

• 1. Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi XI untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.
  2. Pada periode keanggotaan 2009-2014 sudah sampai Tahap Pembicaraan Tingkat I, namun belum selesai karena masih dalam Tingkat RDP dan RDPU. Pemerintah belum mengirimkan pejabat yang berwenang.

• Secara filosofis, penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk mewujudkan tujuan bernegara. Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pelaksanaan pelayanan publik merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Upaya mencapai tujuan bernegara tersebut dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.

  Dalam konsepsi sosiologis, UU Nomor 17 Tahun 2003 menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, khususnya berkaitan dengan gejala sosial ekonomi yang berkembang. Gejala tersebut misalnya menguatnya konsepsi badan hukum dan meningkatkan peranan daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Adanya perubahan UU Nomor 17 Tahun 2003 hakikatnya menekankan pada kontektualisasi Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan batasan wujud keuangan negara, yaitu hanya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Adanya perubahan tersebut ikut memberikan andil dalam memperjelas ruang lingkup keuangan negara itu sendiri. Dengan demikian, terurai secara tuntas batasan atau definisi terhadap suatu pengertian keuangan negara secara tegas dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya dewasa ini, ketidakpastian pendefinisian keuangan negara yang bersifat normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan menimbulkan kerumitan tersendiri bagi pemerintah dan pihak lainnya, sehingga sulit untuk ditemukan kesatuan pandang untuk memahami atau memilih salah satu konsep yang ada dan dianggap benar.

  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tidak menjawab semua permasalahan mengenai keuangan negara, khususnya yang berkaitan dengan definisi keuangan negara yang berdampak multi tafsir, dan menimbulkan resiko fiskal (fiscal risk) maupun ketidakpastian fiskal (fiscal uncertainty) yang berdampak merugikan keuangan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah yang tidak terbatas  maupun tidak pasti bilamana terjadinya.

  Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut sangat penting untuk meninjau ulang Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengingat bilamana hal ini dibiarkan akan berdampak sangat serius terhadap kepastian hukum, keadilan maupun akuntabilitas pengelolaan keuangan baik yang bersumber pada APBN, APBD maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Usaha Milik Daerah (BUMD). Merumus-ulang mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan/pemeriksaan oleh internal maupun eksternal Pemerintah keuangan negara, tidak mungkin terlepas dari perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai pengganti fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) yang selama ini tidak diadopsi sebagai lembaga yang sangat penting, sehingga sukar menentukan kriteria kinerja pemerintah, parlemen maupun lembaga yudikatif. Dengan sistem legislatif dua kamar (bicameral) yakni DPR-RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), penyebutan secara struktural lembaga legislasi hanya dengan DPR-RI  pada waktu ini sudah tidak tepat lagi, sehingga  perlu diganti dengan istilah “Parlemen”, yang mencerminkan adanya dua kamar yang  terdiri dari DPR-RI dan DPD-RI.

   

  Fraksi Nasdem:

  • Terdapatnya begitu banyak Undang-Undang terkait dengan sistem keuangan Negara dan keuangan Daerah yang membutuhkan penyatuan seluruh Undang-Undang tersebut.
  • Undang-Undang kodifikasi bertujuan untuk mengatur kembali adanya tumpang tindih pengaturan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum yang tetap atas keuangan Negara atau ekonomi keuangan Negara.

  Perlu kembali dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan, dan disatukan dalam sebuah Undang-Undang yang lebih terkontrol dan terukur

•  

  • Penguatan terhadap penyusunan dan pemanfaatan anggaran yang berdasar pada konsep perencanaan yang kuat dengan perkiaraan dan sasaran yang bersifat jangka panjang;

  • Terciptanya efisiensi dan efektifitas serta meminimalisir penyimpangan anggaran;

  • Terbentuknya pelaksanaan penganggaran yang mencerminkan prinsip-prinsip desentralisasi; dan

  • Tercapainya sasara pelaksanaan pembangunan di daerah melalui penganggaran yang lebih mencerminkan kebutuhan daerah.

• 1. pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, keuangan daerah, keuangan badan hukum;

  2. hak, kewenangan, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah;

  3. integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran dalam sistem manajemen pemerintahan negara;

  4. pengelolaan risiko keuangan negara dan keuangan daerah dalam satu sistem pengendalian risiko keuangan dan pencegahan terhadap risiko krisis keuangan (protokol krisis keuangan); dan

  5. sistem pengawasan/pemeriksaan terhadap keuangan negara, keuangan daerah, dan implikasinya terhadap sistem pengawasan keuangan nasional.

Data tidak ditemukan.