Pertumbuhan perekonomian domestik dan ekonomi global telah memicu beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam perekonomian Indonesia. Perubahan ekonomi domestik dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar yaitu perubahan yang disebabkan oleh pembentukan entitas baru berdasarkan undang-undang dan perubahan yang disebabkan oleh perkembangan transaksi ekonomi. Perubahan yang disebabkan oleh pembentukan badan/entitas baru yang dibentuk berdasarkan undang-undang misalnya adalah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Desa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Perubahan yang disebabkan oleh perkembangan transaksi ekonomi misalnya on-line transaction, e-money, dan lainnya. Hal-hal tersebut merupakan hal baru yang selama ini belum diakomodasi dalam peraturan perpajakan Indonesia, khususnya instrumen pajak penghasilan. Kedua perubahan perekonomian domestik tersebut apabila tidak disikapi dengan perubahan peraturan, baik terkait subjek pajak akibat terbentuknya entitas-entitas baru maupun objek pajaknya terkait perkembangan transaksi baru, dapat menyebabkan loss penerimaan pajak yang pada akhirnya menyebabkan tax ratio Indonesia tetap rendah.

Dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat serta untuk mewujudkan sistem perpajakan di bidang Pajak Penghasilan yang harmonis serta dapat lebih memberikan keadilan, kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini atau dengan membentuk Undang-Undang Pajak Penghasilan baru.

Secara garis besar beberapa muatan pengaturan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang perlu diharmonisasikan antara lain mengenai definisi, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, konsep biaya, dan hal-hal yang terkait dengan perpajakan internasional (khususnya terkait General Anti Avoidance Rules dan Specific Anti Avoidance Rules).

Pemasukan dari sektor perpajakan merupakan salah satu potensi yang dapat menajdi peningkatan bagi pendapatan negara. Namun di sisi lain perlunya juga penaturan yang jelas tentang pengelolaan perpajakan salah satuny adlahan yang mengatur tentang pajak penghasilan. Dengan demikian perlu pengaturan terhadap pelaksanaan pajak penghasilan yang berprinsip keadilan

Pemasukan sektor perpajakan yang berprinsip keadilan

Pengaturan tentang pungutan pajak penghasilan adil dan transparan.