Pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak pusat kepada daerah menyebabkan penerimaan daerah menjadi berkurang. Hal itu disebabkan regulasi pajak daerah yang tidak menguntungkan serta pelimpahan menjadi pajak daerah tidak disertai dengan sarana dan prasarananya. Selain itu terdapat kebijakan tarif pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berbeda hingga menimbulkan kesenjangan dalam pengenaan pajak antardaerah. Hal ini disebabkan sistem tarif pajak daerah sebagaimana yang diatur UU No. 28 tahun 2009 tidak mengenal tarif pajak maksimum.

Sasaran yang hendak dicapai melalui RUU ini adalah :

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan akuntabi-litas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.

3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungu-tan pajak daerah dan retribusi daerah.

Jangkauan dan arah pengaturan RUU ini meliputi ketentuan umum,asas dan tujuan, prinsip-prinsip, jenis pajak daerah, jenis retribusi daerah, pengenaan tarif pajak dan retribusi daerah,  bagi hasil pajak daerah, pembinaan dan pengawasan, larangan dan sanksi.