• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap para penyimpan dana pada bank, terkait adanya resiko yang dihadapi nasabah terhadap kemungkinan rush dan pembekuan izin usaha suatu bank. Dengan adanya penjamin, diharapkan nasabah dapat lebih mempercayai lembaga perbankan dalam menyimpan dananya yang dapat digunakan untuk pembayaran pembanggunan namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih ada ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan penjaminan dana nasabah serta pelaksanaan tugas pokok memelihara stabilitas sistem perbankan nasional oleh karena itu perlu ada perubahan atas UU No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

• Penegasan kewenangan LPS dalam penyelesaian dan  penanganan bank gagal berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik .

• • Pengaturan mengenai penyelesaian dan penanganan bank gagal berupa kewenangan penjualan saham Bank gagal
  • Pengaturan  mengenai dana yang terkumpul dari surat berharga yang diterbitkan Pemerintah. Pengaturan mengenai kerahasiaan bank terkait penyelesaian dan penanganan bank gagal.

Pasal 23C dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Judul RUU ini baru diusulkan oleh Komisi XI untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.