Data tidak ditemukan.

Data tidak ditemukan.

Data tidak ditemukan.

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

• • Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi VII untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

  Pernah diusulkan dalam Prolegnas long list 2010-2014.

• Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU;

  • Penyesuaian pembagian kewenangan usaha pertambangan Minerba sehubungan dengan terbitnya UU N. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya terhadap kewenangan.
  • Tindak lanjut dari Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
  • Terdapat beberapa kendala dalam praktik/pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba.
  • Evaluasi Tata Kelola Mineral dan Batubara
  • Beberapa pasal dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dibatalkan MK, sehingga perlu perubahan

• Sasaran yang ingin diwujudkan;

  • Meningkatnya nilai tambah komoditas mineral dan pertambangan di dalam negeri; dan
  • Terlaksananya kegiatan pertambangan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan (Sustainable Mining).

• • Jangkauan pengaturan dari perubahan UU Minerba ini adalah untuk mengubah ketentuan dalam UU Minerba yang memiliki pengaruh terhadap kewenangan daerah.
  • Arah pengaturan adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sekaligus meningkatkan daya saing produk tambang.

Data tidak ditemukan.