• Penyandang disabilitas sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian, dan perlu mendapat perhatian serius terutama dalam bentuk penyediaan perlindungan lebih atau perlakuan khusus (dijamin dalam Pasal 28 H dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 serta dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia); Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan berada di bawah garis kemiskinan yang terjadi diantaranya karena masih adanya diskriminasi, marginalisasi, isolasi, dan berbagai perlakuan destruktif lainnya yang disebabkan oleh berbagai hal seperti stigma, stereotype, rejudisme, sikap apriori, sinisme, dan lain-lain serta karena lemahnya peraturan perundang-undangan; Peraturan hukum tentang perlindungan hak penyandang disabilitas kurang tersosialisasi dengan baik, tidak ada penegasan sanksi dalam peratuan pelaksanaannya, serta sering tidak sinkron dengan peraturan hukum lainnya;  dan

   

  UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disusun dan diterbitkan pada saat minimnya referensi tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, baik secara nasional, regional, maupun global. Sehingga secara substantif materi muatan yang terkandung dalam UU ini cenderung memiliki pemahaman tentang penyandang disabilitas yang terbatas.

• RUU ini menjadi legal standing dalam mempelopori revolusi pencerahan bagi penyandang disabilitas; dan

   

  RUU ini dapat menjadi a tool social control and a tool of social engineering bagi penyelenggaraan negara dan kemasyarakatan serta seluruh rakyat Indonesia dalam membangun kesadaran untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

• Dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas ini, jangkauan dan arah pengaturannya mencakup: Ketentuan umum; Pengaturan mengenai Hak sipil serta hak memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, Hak dalam  bidang pendidikan, Hak dalam bidang pekerjaan, Hak dalam bidang kesehatan, Hak dalam bidang politik, Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, Hak dalam bidang keagamaan, Hak dalam bidang kesejahteraan sosial, Hak dalam bidang perekonomian, Hak dalam bidang olahraga, Hak dalam bidang perumahan, Hak dalam bidang pelayanan publik, dan Hak dalam bidang aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas; Jenis dan derajat kedisabilitasan; Sensus statistik dan pengumpulan data; Koordinasi; Kerjasama regional dan internasional; Pembinaan dan pengawasan; Penghargaan; Pendanaan; Peran organisasi, keluarga dan masyarakat; Komisi Nasional Disabilitas Indonesia; dan

   

  Ketentuan sanksi.

Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi VIII untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

   

  RUU tentang Penyandang Disabilitas sudah ditetapkan menjadi RUU usul DPR pada periode keanggotaan 2009-2014.