• Berikut hal-hal yang melatarbelakangi pengajuan RUU ini:

  1. UU No.39 Tahun 2004 mengandung ketidakpastian hukum,diantaranya ditandai dengan ketidakjelasan subjek hukum, inkonsistensi pengaturan, ketidaksinkronan isi kaedah hukum dengan sanksi, dan terjadi tumpang tindih pengaturan.
  2. Ketidakefektifan hukum dalam hal pembagian tugas dan wewenang antar instansi sehingga tidak proporsional, yang mana pihak swasta justru mendapat peran yang lebih besar dibanding Pemerintah dalam menangani CTKI/TKI.
  3. Sistem perlindungan dan pengelolaan yang tidak efektif dan tidak proporsional, sehingga dirasa kurang berpihak kepada TKI. Hal ini ditandai oleh ketidakjelasan siapa pihak yang bertanggung jawab kepada TKI pada masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

  Pengawasan yang tidak efektif yang menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap proses penempatan TKI. Hal ini menjadi salah satu celah yang memungkinkan terjadinya tindak perdagangan orang.

• Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

  1. Memberikan kepastian hukum kepada seluruh stakeholder;
  2. Memberikan solusi atas ketidakefektifan hukum dalam pengelolaan TKI; dan 

  Membangun sistem perlindungan dan pengelolaan sejak pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan yang berpihak kepada CTKI/TKI dan keluarganya.

• 1. Meningkatkan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri melalui perlindungan pada setiap sistem penempatan, memperjelas skema pembiayaan, pengaturan tentang jaminan sosial, memperjelas skema lingkup pertanggungan asuransi, mempertegas bentuk perlindungan hukum, sosial dan ekonomi.

  Memperjelas kelembagaan Perlindungan Pekerja Indonesia di luar Negeri dengan cara memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri; memperbesar peran Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah; memperjelas peran Badan/Lembaga Nasional sebagai pelaksana kebijakan operasional; mengurangi peran PPPILN dan meningkatkan peran Kementerian Luar Negeri dan/atau Atase Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan di luar negeri.

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945

• 1. Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi IX untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.
  1. Pada periode keanggotaan 2009-2014 sudah dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, namun pembahasannya tidak dilanjutkan.

  RUU ini merupakan penggantian, dengan judul RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.