Kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas, dapat beresiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor resiko kesehatan secara komprehensif dan terkoordinasi;

• UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan hukum masyarakat dan IHR 2005;

• UU No. 1 tahun 1962 dan UU No. 2 Tahun 1962 sudah tidak punya daya laku, karena peraturan di bawahnya sudah merujuk pada IHR 2005;

• Kesehatan adalah masalah kedaulatan Negara, dan Negara tidak boleh absen dalam melindungi warga negaranya.

Untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia.

• Melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat dunia, dalam menccegah terjadinya kedaruratan kesehatan yang meresahkan/public health emergency of internasional concern sebagaimana diamanatkan dalam International Health Regulation (IHR) 2005.

Pengaturan mencakup:

• Asas pengaturan;

• Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah;

• Kedaruratan kesehatan masyarakat;

• Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ;

• Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah;

• Dokumen karantina kesehatan;

• Sumber daya kekarantinaan kesehatan;

• Informasi kekarantinaan kesehatan;

• Pembinaan dan pengaasan;

• Penyidikan.