Setidaknya ada 4 (empat) faktor yang melatar-belakangi dilakukannya amandemen terhadap UU ITE. Pertama, adanya keberatan sebagian masyarakat terhadap Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet yang berujung pada constitutional review Pasal 27 ayat (3). Kedua, adanya keberatan terhadap ancaman sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) yang dinilai memberatkan dan tidak proporsional dengan KUHP. Ketiga, Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) UU ITE dinilai menyulitkan aparat penegak hukum. Dan keempat, adanya pengujian konstitusional terhadap Pasal 31 ayat (4) tentang pengaturan penyadapan melalui peraturan pemerintah.

• Memberikan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan;
• Memperkuat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective;
• Harmonisasi besaran sanksi pidana dan sinkronisasi hukum acara pada tindak pidana teknologi informasi (UU ITE) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan

1. Mengubah ketentuan Pasal 5 mengenai alat bukti elektronik;
2. Mengubah ketentuan Pasal 8 mengenai waktu pengiriman dan penerimaan Informasi Elektronik;
3. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) mengenai tata cara intersepsi;
4. Mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (3) mengenai penggeledahan dan/atau penyitaan;
5. Mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (5) dengan menambahkan kewenangan PPNS sesuai dengan procedural law yang diatur dalam Convention on Cybercrime Budapest 2001;
6. Mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (6) mengenai permintaan penetapan ketua pengadilan negeri yang semula diatur dalam waktu  1 X 24 Jam, menjadi sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana;
7. Mengubah ketentuan Pasal 44, menyesuaikan dengan rujukan pada Pasal 5; dan
8. Mengubah ketentuan Pasal 45 mengenai besaran ancaman sanksi pidana, menyesuaikan dengan ketentuan Pidana pada KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

RUU tentang Perubahan atas UU ITE merupakan RUU Usul Inisiatif Pemerintah dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015 dan dilanjutkan kembali menjadi RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016. RUU ini telah disetujui untuk menjadi Undang-Undang dalam Pembicaraan Tingkat II, yaitu pada Rapat Paripurna DPR RI ke-11 tanggal 27 Oktober 2016 (Rekam jejak pembahasan termasuk Draft RUU&NA, Lapsing, dan Risalah Rapat dapat dilihat di http://www.dpr.go.id/prolegnas/rekam-jejak/id/3).

RUU tentang Perubahan atas UU ITE ini telah diundangkan pada tanggal 25 November 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lihat http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=405390&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2016)