• Undang-Undang yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan kelembagaan di bidang keuangan dan perbankan

• Pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• 1. Jenis, Usaha Bank, dan Kerja sama;
  2. Bentuk Badan Hukum, Perizinan, dan Kepemilikan;
  3. Pengaturan dan Pengawasan;
  4. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pegawai, dan Tenaga Kerja Asing;
  5. Prinsip Kehati-hatian, Tata Kelola, Efisiensi, dan Pengelolaan Resiko Perbankan;
  6. Perlindungan Nasabah dan Pelaku Usaha;

  Penyelesaian Sengketa.

Amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai perekonomian nasional.

• 1. Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi XI untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.
  2. Komisi XI mengusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015.

  Pada periode keanggotaan 2009-2014 sudah ditetapkan menjadi Usul DPR dan sudah disampaikan ke Presiden.

• Di Indonesia peran lembaga perbankan mencapai sekitar 90% dari sistem keuangan nasional. Mengingat demikian penting peran dari lembaga tersebut, maka perlu ditopang dengan perangkat hukum dan perundang-undangan yang kokoh, kuat dan kredibel (terpercaya), yang mana isi pasal-pasalnya tidak bertentangan satu sama lain, tidak sering direvisi/ diamandemen, tidak menimbulkan salah tafsir dan dapat diterapkan (aplikabel).

• - Terbentuknya UU perbankan  yang jelas, transparan, tidak menimbulkan multitafsir dan dapat diterapkan, tidak menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan terkait, sehingga memberikan pemahaman yang sama terhadap konstruksi hukum perbankan.

  - terwujudnya perbankan yang sehat, tumbuh dengan wajar dan menopang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

• • fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan oleh OJK

  • pembinaan terhadap perbankan secara nasional

  • ketentuan pidana yang memberikan sanksi pengganti (subsider), yang selama ini tidak diatur dalam UU 10 Tahun 1998

Data tidak ditemukan.