• Sampai saat ini Indonesia belum memiliki protokol krisis.

  Dalam upaya menghadapi ancaman krisis keuangan yang berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional atau menghadapi krisis keuangan, perlu ditetapkan landasan hokum yang kuat dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.

• Penanganan krisis yang akuntabel.

  Menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan krisis.

• Seluruh aspek pengaturan dan akuntabilitas  penanganan krisis dibidang keuangan dan perbankan termasuk didalamnya upaya pencegahan krisis.

Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

• 1. Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi XI untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

  Pada periode keanggotaan 2009-2014 sudah sampai Tahap Pembicaraan Tingkat I, namun dilakukan kajian oleh Komisi XI. Berdasarkan hasil kajian komisi XI, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem keuangan tidak dapat dibahas lebih lanjut sebelum dilakukan pencabutan PERPU No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.