Era pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019 saat ini tengah melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak yang cukup drastis. Guna menunjang upaya tersebut diperlukan landasan regulasi  yang tepat, agar dapat mengikuti dunia bisnis yang berkembang cepat. Perubahan regulasi perpajakan harus dimulai dari pengaturan hak dan kewajiban Pemerintah dan Wajib Pajak yang diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang dalam perkembangannya telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009.

1. Menegaskan pengaturan sistem perpajakan self assessment.

2. Pengaturan hak Pemerintah terhadap pelanggaran self assessment.

3. Pengaturan kewajiban dan hak atas self assessment.

4. Penegasan tindak pidana perpajakan versus tindak pidana korupsi.

5. Penegasan UU KUP sebagai payung bagi seluruh ketentuan formal  perpajakan.

6. Penegasan ketentuan UU Perpajakan  terhadap undang-undang lain yang mengatur perpajakan, misalnya kontrak karya dan seterusnya.

1. Memperkuat regulasi implementasi sistem perpajakan Indonesia.

2. Memperkuat hak-hak Pemerintah dalam rangka penegakkan sistem perpajakan self assessment.

Memperkuat kedudukan UU KUP terhadap perpajakan  di daerah, dan pungutan bea dan cukai.