RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- Diusulkan Pada : 17 Desember 2019
- Disiapkan oleh : DPR, DPD
Mulai
Penyusunan
RUU Usulan Komisi
Harmonisasi
Penetapan Usul DPR
Pembahasan
Pembicaraan Tingkat I
Pembicaraan Tingkat II
Selesai
Rapat Kerja Komisi X DPR RI mengenai :
1. Laporan Panja RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
2. Pandangan mini fraksi terhadap hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
3. Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai RUU operan/carry over.
4. Lain-lain.
24 September 2024
Konsinyasi Tim Panja Pembahasan RUU tentang Kepariwisataan mengenai Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan Pemerintah tanggal 18-19 September 2024 (Tertutup).
18 September 2024
Informasi RUU
Pengusul Prolegnas 5 (lima) Tahunan
Penugasan Pembahasan
Deskripsi Konsepsi
Rekam Jejak
Selesai
-
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Kerja Komisi X DPR RI mengenai : 1. Laporan Panja RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 2. Pandangan mini fraksi terhadap hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 3. Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai RUU operan/carry over. 4. Lain-lain. -
Pembicaraan Tingkat I
Konsinyasi Tim Panja Pembahasan RUU tentang Kepariwisataan mengenai Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan Pemerintah tanggal 18-19 September 2024 (Tertutup). -
Pembicaraan Tingkat I
Surat Pimpinan DPR No.T/491/PW.11.01/09/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Penugasan untuk Membahas RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan -
Pembicaraan Tingkat I
Surat Presiden RI No.R-41/Pres/09/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. -
Penetapan Usul DPR
Tanggal 9 Juli 2024, Sidang Paripurna Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024. menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai RUU Usul DPR RI -
Harmonisasi
Pengambilan keputusan atas hasil Harmonisasi RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan -
Harmonisasi
(Rapat Panja) Harmonisasi RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan -
Harmonisasi
(Rapat Panja) Presentasi hasil kajian atas Pengharmonisasian RUU tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan -
Harmonisasi
Penjelasan Pengusul RUU tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan -
RUU Usulan Komisi
Kunjungan kerja Panja RUU tentang Kepariwisataan Komisi X DPR RI 3 lokasi yaitu : Universitas Ciputra Surabaya, Poltekpar Medan, dan Poltekpar Bali, tanggal 28 - 30 Juni 2024 -
RUU Usulan Komisi
Kunjungan kerja Panja RUU tentang Kepariwisataan Komisi X DPR RI 3 lokasi yaitu : Provinsi Sumatera Barat, Kota Batam, dan Poltekpar Makassar, tgl 21-23 Jun 2024 -
RUU Usulan Komisi
Laporan Singkat Rapat Internal Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI Membahas finalisasi draf RUU tentang Kepariwisataan. (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
RDP/RDPU PANJA RUU KEPARIWISATAAN KOMISI X DPR RI -
RUU Usulan Komisi
Rapat Internal Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI Membahas finalisasi draf RUU tentang Kepariwisataan. (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
Rapat Internal Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
RDP-RDPU Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI dengan Direktur Politeknik Pariwsata Menemukan Pola Konektivitas Budaya dan Pariwisata (masukan terhadap subtansi pengaturan RUU Kepariwisataan). -
RUU Usulan Komisi
Rapat Internal Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
Seminar RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI bersama Kemenparekraf RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI bersama Badan Keahliah DPR. (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
RDP Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI. : Pembahasan Hasil Konsultasi Kemenparekraf/ Baparekraf tentang RUU Kepariwisataan. -
RUU Usulan Komisi
RDP Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI dengan Pemda: 1. Pemkot Samarinda 2. Pemkot Palembang 3. Pemkot Manado 4. Pemkab Kepulauan Mentawai 5. Pemkab Batusangkar 6. Pemkab Mojokerto 7. Pemkab Sragen 8. Pemkab Maros Agenda: Pengelolaan wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya dan Wisata Alam. -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
RDPU Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI dengan Pakar Branding Tourism/Universitas Ciputra Surabaya, CEO & Co Founder CIAS, Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan ITB, National Geographic Indonesia Traveler, Pelaku Wisata Virtual : Disrupsi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pariwisata (digitalisasi dan database). -
RUU Usulan Komisi
RDPU Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI dengan Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc., Dr. H. Sapta Nirwandar, S.E., Prof. Azril Azahari.,Ph.D (Ikatan Cendekiawan Pariwisata) Dr. Ir. Haryadi B.S. Sukamdani, M.M. (Ketua Umum GIPI), Dian Agung Wicaksono, S.H.., LL.M (Tenaga Ahli/Puspar UGM) : Tata kelola industri kepariwisataan mengenai industri - usaha pariwisata dan destinasi pariwisata (DSP dan destinasi lainnya). -
RUU Usulan Komisi
RDPU Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI dengan BRIN, Pakar Pariwisata Berkelanjutan UPH, Pakar Hukum Perundang-undangan dan Administrasi Negara UI, Pakar Hukum Lingkungan UI, Akademisi Tourism Development Centre (TDC) Universitas Andalas : 1. Sinkronisasi pengaturan pariwisata dengan undang-undang lain. 2. Pengaturan destinasi pariwisata yang beririsan dengan konservasi lingkungan dan berkelanjutan. 3. Dampak Perppu Cipta Kerja terhadap penyusunan RUU Kepariwisataan. -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
RDPU Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI dengan PHRI, MPI, ASITA, HPI, ASIDEWI : Isu kelembagaan dan asosiasi pariwisata serta pengelolaan desa wisata dan kampung tematik. -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPRI RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
RDP Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenparekraf/ Kepala Baparekraf RI : Pendalaman NA dan Draf RUU Kepariwisataan dengan substansi : 1. Destinasi dan industri pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata. 2. Digitalisasi dan penguatan infrastruktur IT. 3. Kelembagaan pariwisata, asosiasi, dan SDM kepariwisataan. 4. Strategi dan arah pariwisata berkelanjutan, serta integrasi cagar budaya dengan destinasi pariwisata lainnya. 5. Pengaturan izin usaha pariwisata -
RUU Usulan Komisi
Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan MENPAREKRAF/KEPALA BAPAREKRAF RI : 1. Evaluasi program kerja tahun 2022. 2. Membahas perkembangan isu-isu terkini (implementasi PP 24 Tahun 2022). 3. Laporan dan harapan hasil pertemuan G20 dan peluang peningkatan pariwisata dan ekraf. 4. Membahas terkait RUU KUHP pasal perzinahan (syarat pengunjung hotel hanya diperbolehkan bagi yang berstatus pasangan resmi/sudah menikah). -
RUU Usulan Komisi
RDP Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenparekraf/ Kepala Baparekraf RI : Pendalaman NA dan Draf RUU Kepariwisataan dengan substansi: 1. Pendanaan kepariwisataan. 2. Tanggung jawab dan wewenang, hak dan kewajiban, serta peran masyarakat. 3. Penyelenggaraan kepariwisataan. -
RUU Usulan Komisi
Kunjungan Kerja Panja RUU Kepariwisataan ke 2 Lokasi yaitu : Kabupaten Bangli Provinsi Bali dan Kota Batam -
RUU Usulan Komisi
Kunjungan Kerja Panja RUU Kepariwisataan ke 3 Lokasi yaitu : Provinsi Nusa Tenggara Timur (Destinasi Labuan Bajo – Flores), Provinsi Sumatera utara (Destinasi Danau Toba), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Destinasi Mandalika) Tanggal 12 s.d. 14 September 2022. -
RUU Usulan Komisi
Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan MENPAREKRAF/KEPALA BAPAREKRAF RI : 1. Membahas rencanan penyusunan RUU tentang Kepariwisataan. 2. Membahas RKA-K/L Tahun 2023. -
RUU Usulan Komisi
Rapat Internal Panja RUU tentang Kepariwisataan Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Komisi X DPR RI (Tertutup) -
RUU Usulan Komisi
RDP Komisi X DPR RI dengan Badan Keahlian DPR : Penyerahan draft RUU dan NA tentang revisi RUU Kepariwisataan. -
RUU Usulan Komisi
Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan MENPAREKRAF/KEPALA BAPAREKRAF RI : 1. Perkembangan Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2. Tindak Lanjut Rekomendasi. Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik. -
RUU Usulan Komisi
RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR. Laporan Penyempurnaan Penyusunan NA dan Draft Awal RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan oleh Badan Keahlian. -
RUU Usulan Komisi
Rapat Intern Komisi X DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR (Tertutup)
Mulai
Feedback
FEEDBACK
