Keutuhan dan kedaulatan NKRI perlu didukung oleh sistem pengamanan informasi negara yang aman.

Sistem pengamanan dimaksud perlu ditunjang dengan sistem persandian yang memadai.

Potensi untuk terjadinya bocornya rahasia negara karena tidak dimilikinya sistem persandian, sangat besar terjadi dalam era globalisasi sekarang ini.

Tata kelola intersepsi masih dinilai subjektif oleh banyak pihak karena berpotensi disalahgunakan.

Memberikan kepastian hukum dalam pengaturan persandian dan intersepsi.

Membangun sistem persandian dan intersepsi yang canggih dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

1. Mekanisme pengaturan persandian dan intersepsi
2. Kelembagaan penyelenggara persandian dan intersepsi
3. Mekanisme pengawasan persandian dan intersepsi
4. Larangan dan sanksi

• Pembangunan Indonesia harus senantiasa tanggap terhadap dinamika masyarakat dan bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
• Dinamika masyarakat yang terjadi dalam era Informasi menunjukkan lingkup pemanfaatan teknologi Informasi berperan penting tidak hanya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara saja, tetapi juga penting untuk kepentingan perekonomian, perdagangan, dan industri.
• Setiap rakyat Indonesia berkepentingan untuk mendapat jaminan atas hak asasinya, termasuk hak asasi untuk mendapatkan jaminan keamanan dan privasi dalam menggunakan sumber daya internet, di antaranya ‘right against disclosure of concealed information’ atau ‘right to limit access to the self’, atau ‘control of information pertaining to one’s self.
• Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan privasi tersebut, namun jaminan terhadap pemanfaatan Persandian guna melindungi privasi tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang di Indonesia.
• Belum adanya peraturan yang menyebutkan secara jelas kewenangan negara untuk mengawasi perkembangan sistem dan peralatan sandi yang termasuk dalam obyek yang bersifat sipil-militer atau dual-use goods.
• Peraturan yang ada tidak dapat memberikan jaminan perlindungan yang jelas mengenai lingkup dan batasan legalitas dalam penggunaan Persandian untuk menjamin keamanan sumber daya internet.
• Setiap korporasi yang mengelola sumber daya internet di Indonesia berkepentingan untuk mendapat jaminan perlindungan atas investasi dan bisnisnya.
• Dalam konteks sistem elektronik, informasi yang berbentuk digital membutuhkan suatu pengamanan informasi yang pada esensinya adalah membutuhkan sistem persandian dalam hal ini teknik-teknik kriptografinya. Sistem elektronik pemerintahan dan swasta juga membutuhkan perlindungan persandian. Dalam skala yang lebih besar, fungsi dan peranannya tidak hanya dipersepsikan dalam konteks kepentingan pertahanan saja, melainkan juga dalam konteks pengamanan kepentingan individu, kelompok dan masyarakat informasi itu sendiri guna melindungi privasi dan keunggulan kompetitifnya secara organisasional. Persandian juga menjadi kunci pengamanan terhadap aplikasi informatika dalam konteks perdagangan dan industri serta jasa-jasa pelayanan publik.
• Sandi merupakan aspek yang penting untuk melindungi kerahasiaan, keamanan, keutuhan, keautentikan, ketersediaan, dan kebertanggungjawaban terhadap Informasi baik dalam pemanfaatan teknologi Informasi dalam lingkup negara maupun privat dengan tetap memperhatikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
• Negara bertugas mensejahterakan, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan dari ancaman kepada seluruh warganya pada ranah dunia siber (internet) yang salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian.
• Tindakan penyalahgunaan teknologi Persandian dapat menimbulkan akibat yang membahayakan keselamatan masyarakat atau merugikan perekonomian, sehinggadiperlukan suatu aturan hukum nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.
• Pemerintah perlu mendukung pengembangan sistem Persandian Negara yang profesional dan mandiri dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

• Tersedianya aturan hukum untuk melindungi penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas masyarakat dewasa ini yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan interaksi, sehingga pemerintah dan masyarakat merasa nyaman dan aman melakukan transaksi secara elektornik.

• Tersedianya aturan hukum untuk mengatur dan mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan jaminan keamanan informasi, baik bagi penyelenggara pemerintahan, pelaku bisnis maupun masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya.
• Tersedianya aturan hukum di bidang persandian khususnya penggunaan kriptografi sebagai sarana perlindungan keamanan informasi dalam konteks pertahanan negara, e-government, e-public services dan nationale-identity management maupun penyelenggaraan e-commerce yang aman dan dapat dipercaya.

• Perlindungan privasi:

Setiap orang memiliki hak untuk merahasiakan data pribadinya atau menentukan informasi apa saja yang merupakan rahasia pribadinya.

Setiap orang memiliki hak untuk menggunakan produk penyandian untuk pengamanan informasi demi kepentingan perlindungan privasi dan/atau data pribadinya.

• Pelayanan publik:

Setiap penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik wajib menggunakan produk penyandian untuk pengamanan informasi dan pengamanan sistem informasinya demi kepentingan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, serta menjamin keaslian dan ketersediaan informasi publik yang ada dalam lingkup pelayanannya.

• Penyelenggaraan pemerintahan:

Persandian Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk melindungi Informasi berklasifikasi milik pemerintah dan mendukung kegiatan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

• Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi persandian:

Setiap Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berhak melakukan penelitian dan pengembangan teknologi persandian, baik yang bersifat penelitian murni maupun terapan.

• Penegakan hukum :

Setiap orang wajib untuk membuka informasi yang disandi apabila diminta oleh penyidik, jaksa, atau hakim, atas dasar kepentingan penegakan hukum.

Setiap orang wajib untuk membuka informasi yang disandi untuk kepentingan perlindungan keamanan nasional dan/atau demi menjaga kepentingan ekonomi nasional.

Setiap penyidik dapat membongkar perlindungan sandi terhadap perangkat keras, perangkat lunak, sistem informasi, sistem elektronik, atau data, untuk memperoleh informasi, demi kelancaran penegakan hukum.

• Kebijakan industri dan perdagangan produk persandian:

Produk persandian negara dan produk persandian privat Setiap orang bebas untuk menggunakan produk persandian privat

• SDM Persandian:

Dalam rangka menjalankan kewenangannya sebagai penyelenggara tunggal persandian negara, Lembaga Sandi Negara melakukan penataan dan pengawasan sumber daya manusia sandi agar memenuhi standar kompetensi bidang sandi.

• Sanksi:

Sanksi administratif dan sanksi pidana

• Ketentuan Acara (di sidang peradilan) :

Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan diatur bahwa sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana pendekripsian informasi pemerintah yang berklasifikasi harus dilakukan secara tertutup.