perlunya amandemen terhadap UU Pos karena:

• Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e tentang Layanan Keagenan Pos pada dasarnya bukan merupakan suatu jenis layanan, melainkan bentuk kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan pos.
• Pasal 14 tentang Interkoneksi dinilai cukup dilakukan dengan kerjasama antar penyelenggara pos.
• Dalam Pasal 15 ayat (3) tentang kesempatan yang sama dalam menyelenggarakan Layanan Pos Universal harus diubah, karena adanya ratifikasi akta UPU yang mewajibkan Pemerintah untuk menjamin masayarakat untuk melakukam kiriman pos hingga seluruh pelosok. Hal ini hanya dapat dilaksanakan oleh Designated Operator yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah.
• Adanya keberatan sebagian masyarakat terhadap Pasal 15 ayat (4) tentang kewajiban memberikan kontribusi yang besarannya memberatkan penyelenggara pos.

• Pasal 51 tentang mempersiapkan BUMN dalam menghadapi pembukaan akses pasar melalui penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sudah tidak dapat tercapai mengingat batas waktu paling lama jatuh pada tanggal 14 Oktober 2014.
• Perlu menambah muatan materi baru yang diatur dalam batang tubuh RUU terkait dengan kesejahteraan untuk pensiunan PT. Pos Indonesia.

1. Pelaksanaan Layanan Pos Universal yang dilaksanakan oleh Peyelenggara Pos yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah (Designated Operator)
2. RUU ini dapat diimplementasikan demi terwujudnya penyelenggaraan pos yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penyelenggara pos untuk dapat melaksanakan jenis layanan pos.
3. Harmonisasi dalam hal mewujudkan kesejahteraan kepada pensiunan PT. Pos Indonesia dengan UU

1. Menghapus ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e tentang layanan keagenan pos.
2. Menghapus ketentuan Pasal 14 tentang Interkoneksi.
3. Menghapus ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan (4) tentang kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan LPU dan Kontribusi untuk pembiayaan LPU.
4. Menghapus ketentuan Pasal 51 tentang mempersiapkan BUMN dalam menghadapi pembukaan akses pasar. Menambah Materi Muatan dalam RUU terkait dengan kesejahteraan Pensiunan PT. Pos Indonesia.