1. Merupakan rekomendasi Komisi II DPR RI Periode 2009-2014
2. Perkembangan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi, telah memungkinkan terjadinya penafsiran yang menyimpang  dari tujuan dan prinsip-prisip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan berbagai dampaknya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pertanahan dalam pokok-pokoknya perlu dilengkapi sesuai dengan perkembangan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menciptakan penafsiran yang sama dari tujuan dan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Materi pokok yang akan diatur antara lain meliputi :

1. Hubungan negara, masyarakat hukum adat, dan orang dengan tanah
2. Hak atas tanah
3. Reformasi agraria
4. Pendaftaran tanah
5. Perolehan tanah untuk kepentingan umum dan pengalihfungsian tanah
6. Pengadaan tanah untuk keperluan peribadatan dan sosial
7. Penyelesaian sengketa
8. Penataan, pengendalian, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

Sanksi

Tahap Pembicaraan Tk.I

• Pembahasan Tingkat Panja

Pemerintah menyerahkan DIM baru, dari 568 DIM menajdi 776 DIM (208 DIM tambahan)

RUU tentang Pertanahan ini dilandasi pertimbangan filosofis bahwa tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang merupakan milik bersama rakyat Indonesia yang wajib disyukuri dan oleh karena itu perlu diatur pemilikan, penguasaan serta pemeliharaannya bagi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan landasan demikian, tujuan dari pengaturan agraria adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hak dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, mengingat kewajiban Negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dari seluruh Warga Negara Indonesia, maka RUU tentang Pertanahan disusun sebagai bentuk pengejawantahan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam bidang pertanahan.

Disamping itu pembentukan UU Pertanahan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat kedudukan hak-hak masyarakat, redistribusi tanah, dan penyelesaian konflik pertanahan dengan mengedepankan keadilan.

• Menyelesaikan dualisme adminstrasi pertanahan antar sektor, khususnya instansi pertanahan dan instansi kehutanan
• Memberi dasar yang kuat untuk pengadministrasian tanah ulayat.
• Menyelesaikan masalah pertanahan secara lebih berkeadilan dan cepat

• Pengaturan tentang hak-hak warga Negara yang terkait dengan bidang pertanahan;
• Pengaturan terhadap tumpang tindih permasalahan lintas sektor dalam pengelolaan dibidang agraria;

Pengaturan lebih lanjut tentang asas-asas pertanahan dalam rangka penyelesaian sengketa dibidang agraria.