Putusan MK atas perkara No. 39/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan MK setiap Parpol lama dan baru harus dilakukan verifikasi ulang. Dengan cara demikian akan dapat dilakukan proses penyederhanaan partai.

Mendorong Penataan Partai Politik yang lebih Terbuka dan Berkualitas.

• Mengubah materi anggota Partai Politik yang tidak dapat diberhentikan dari anggota DPR atau DPRD jika:
  1.  
  2.  
  3.  

• partai politik wajib melakukan pendidikan politik secara sistematis, terprogram, dan berkesinambungan;
  • membangun sistem rekrutmen politik yang lebih transparan, partisipatif, selektif, kompetitif, dan akuntabel;
  • melakukan penyiapan secara serius terhadap kader-kadernya sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang andal dan terpercaya di masa depan;
  • menciptakan etika politik partai yang santun dan bermartabat yang diinternalisasikan pada diri para anggotanya;
  • visi, misi, platform, dan program kerja yang senantiasa ditawarkan kepada publik;
  • Membentuk sistem pertanggungjawaban atas bentuk agregasi dan perjuangan atas tuntutan akan kebutuhan rakyat yang nyata dan sedapat mungkin mewujudkannya;
  • Mendorong komunikasi politik yang sehat antar partai politik sehingga terjadi koalisi ideologis secara permanen;
  • memisahkan antara kepengurusan struktural parpol dengan jabatan publik/pemerintahan (tidak rangkap jabatan);
  • pengaturan mengenai sistem pembiayaan partai politik, yang didanai dari sumber-sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
  • Penyederhanaan Jumlah Partai Politik.

Gelombang reformasi telah mengakibatkan munculnya bermacam-macam aspirasi, diantaranya terjadi pergerakan rakyat untuk menciptakan suasana yang demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada semacam luapan kegembiraan dengan tuntutan kebebasan politik yaitu pembentukan partai-partai baru di Indonesia. Untuk menuju demokratisasi, partai politik memainkan peranan penting dalam proses perwakilan dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan Di era reformasi ini perlu adanya penyesuaian terhadap pengaturan tentang partai politik yang lebih menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Dengan demikian perlu adanya penyesuaian terhadap materi-materi yang terdapat dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang lebih menggambarkan kondisi kekinian.

Terbentuknya payung hukum tentang pengaturan partai politik yang lebih menggambarkan kondisi kekinian.

Terbentuknya pengaturan partai politik yang lebih reformis.