Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Penggantian ini dikarenakan perkembangan dan perubahan ketatanegaraan seiring dengan adanya amandemen UUD 1945, maka perlu disesuaikan dengan kondisi kekinian. Dalam hal ini penyebutan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara juga telah diubah menjadi Lembaga Negara.

Pelaksanaan amandemen UUD 1945 telah membawa konsekuensi pada pembentukan lembaga-lembaga negara baru. Sehubungan dengan hal tersebut perlunya dibentuk sebuah payung hukum yang mengatur mengenai pemenuhan Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara.

RUU ini juga mencakup lebih lanjut mengenai dasar-dasar normatif atau penjabaran lebih lanjut tentang definisi lembaga negara, pejabat negara (yang ditentukan oleh undang) beserta hak-hak administrasinya yang dimulai dengan gaji pokok, konsep tunjangan pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya.