1. Adanya UU No. 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No 32 Tahun 2004
2. Berdasarkan Buku Memori DPR RI periode 2009-2014 yang menyebutkan bahwa RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai RUU yang belum selesai dibahas

1. Memperbaiki mekanisme hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih berkeadilan bagi daerah baik yang daratan maupun kepulauan

Menciptakan hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem keuangannya yang sinkron dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Materi pokok yang akan diatur, antara lain :

1. Ketentuan Umum hubungan wewenang pusat dan daerah
2. Prinsip hubungan pusat dan daerah
3. Kelembagaan hubungan pusat dan daerah
4. Cara pemberian wewenang oleh pusat
5. Hak dan kewajiban dalam hubungan pusat dan daerah

Bentuk hubungan dalam pelaksanaan wewenang oleh pusat dan daerah

1. Beberapa kelemahan dalam implementasi desentralisasi fiskal seperti:

1. Masih terdapat ketimpangan fiskal antar daerah;
2. Kualitas pelayanan publik masih belum memadai;
3. Terdapat ketimpangan pelayanan publik antar daerah;
4. Kualitas belanja daerah masih rendah.

1. Beberapa ketentuan mengenai sumber-sumber keuangan daerah belum diatur dalam UU Perimbangan:

1. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengatur Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, mengalihkan jenis pajak pusat yang sebelumnya dibagihasilkan yaitu BPHTB, PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah;
3. UU APBN menetapkan berbagai jenis dana alokasi ke daerah (selain DBH, DAU, DAK), seperti Dana BOS, Tunjangan Guru, Dana Insentif Daerah;
4. UU No. 21 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus yang mengatur dana otonomi khusus.

1. UU Pemda baru (UU No. 23/2014) telah diberlakukan yang mengatur pembagian kewenangan pusat dan daerah, yang berimplikasi pada pembagian keuangan.

Tujuan Penyusunan:

1. Aspek Ketepatan Waktu

memudahkan sinkronisasi antara UU Pemerintahan Daerah dan UU Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah tersebut, mengingat substansi kedua UU tersebut sangat terkait erat.

1. Aspek Substansi

1. Penyesuaian dengan porsi kewenangan Propinsi dengan Kabupaten/Kota dalam UU No 23 Tahun 2014.
2. isu pokok yang memerlukan adanya perbaikan kebijakan melalui Revisi UU No. 33 Tahun 2004 adalah:

1. Pengendalian pemekaran daerah:
2. Perbaikan pengelolaan keuangan dan kontrol belanja daerah:
3. Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan dearah:
4. Reformulasi sumber pendanaan daerah:
5. Surveillance kinerja keuangan daerah

Kinerja daerah juga merupakan salah satu point penting yang harus selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Pemerintah Pusat.

• Tersusunnya peraturan perundang-undangan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih sederhana dan komprehensif (mengakomodir pengaturan dalam UU lain dan mengurangi PP yang sifatnya normatif).
• Terwujudnya acuan hukum tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang jelas, tegas, dan aplikatif.
• Terwujudnya kepastian hukum pendanaan bagi daerah.
• Terlaksananya pengelolaan sumber daya penyelenggara pelayanan publik yang efektif, tepat guna dan tepat sasaran
• Terwujudnya pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
• Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

• Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di dasarkan atas pembagian urusan (money follows function);
• pemberian kewenangan yang lebih besar dalam pengenaan pajak dan retribusi dan melakukan pinjaman.;
• Pengaturan mengenai dana perimbangan harus sesuai standar pelayanan minimum (SPM);
• Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik seperti transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan sejalan dengan pengaturan keuangan negara.

Untuk memenuhi kemerataan fiskal secara horizontal dan vertikal, perlu dilakukan penyempurnaan formula dan kriteria pengalokasian dana perimbangan. Penyempurnaan sebagaimana dimaksud hendaknya juga diserasikan dengan berbagai aspek atau isu strategis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disempurnakan berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada dasarnya merupakan subordinate dari pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Bila Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan tetap diatur secara terpisah dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sebaiknya pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah dan berbagai aspek pengaturan yang tidak berkaitan langsung dengan Hubungan Keuangan perlu dipertimbankan untuk dikurangi. Hal ini penting mengingat banyak pengaturan yang telah diatur dalam Undang-Undang lainnya tetapi diatur kembali di dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, sehingga terkesan percuma (useless). Kondisi ini juga dikeluhkan bahkan membingungkan Pemerintah Daerah karena adanya pengaturan terhadap obyek sama dalam berbagai Undang-Undang yang kadang kala saling bertentangan.

1. mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif, perlu diatur perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Pelaksanaan perubahan dalam UU ini dikonsentrasikan pada pelaksanaan perimbangan keuangan yang lebih memberikan efek lanngsung terhadap pelaksanaan pembanguan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Peningkatan proporsi DAU ditingkatkan melalui pengaturan tentang celah fiskal. DAU suatu Daerah ditentukan atas dasar insentif fiskal dan besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap), yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (fiscal need) dan potensi Daerah (fiscal capacity). Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan insentif fiskal adalah rasio antara PAD dibagi dengan Belanja Daerah, sedangkan fiskal gap merupakan pengukuran Proyeksi Perhitungan Pelayanan Dasar berdasarkan standar analisa biaya (biaya per unit pelaksanaan pendidikan dasar terhadap jumlah anak usia sekolah, biaya pelaksanaan kesehatan per-unit terhadap jumlah penduduk dan cakupan luas wilayah, infrastruktur jalan dan transportasi berdasarkan biaya per-unit terhadap panjang jalan yang diurus, pelayanan dasar pertanian, perkebunan dan kehutanan, dihitung berdasarkan biaya per unit terhadap luas area pertanian, perkebunan dan kehutanan yang diurus dan belanja umum (general spending) lainnya, dihitung berdasarkan biaya per-unit (unit cost) terhadap jumlah penduduk dan luas wilayah secara konkrit. Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.