Data tidak ditemukan.

Data tidak ditemukan.

Data tidak ditemukan.

Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), 28J Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

• • Judul RUU ini baru diusulkan oleh PSHK untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.
  • Pada Periode Prolegnas 2010-2014 merupakan RUU usulan dari Pemerintah dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2011 namun belum pernah dibahas.

• • Perkumpulan merupakan salah satu bentuk hukum yang harus dilandaskan pada filsafah Pancasila sebagai pola pikir bangsa Indonesia.

  Perkumpulan terus mengalami perkembangan di Indonesia, sedangkan aturan hukumnya masih merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW) untuk Indonesia atau KUHPerdata dan Staatblad, yang keduanya merupakan produk hukum Kolonial, yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

• • Untuk mengganti peraturan Kolonial mengenai perkumpulan yang sudah tidak relevan lagi
  • Menjadi UU yang memberikan pengaturan yang jelas mengenai definisi dan batasan terhadap perkumpulan yang tidak berorientasi pada keuntungan.
  • Mengintegrasikan UU Perkumpulan dengan UU Ormas.

• • Mengatur Perkumpulan yang berbadan hukum
  • Mengatur tujuan pendirian perkumpulan tidak boleh bertentangan dengan dasar negara, konstitusi, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  • Mengatur mengenai pendiriannya, pembubarannya, peralihannya, keanggotaan, modal, cara memperoleh status badan hukum dst.

Data tidak ditemukan.