• Dalam pelaksanaannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan telah berjalan dengan baik, akan tetapi untuk mendukung reformasi birokrasi di kejaksaan dan untuk menunjang kinerja kejaksaan ada beberapa ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2004 yang perlu diubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

• dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang dapat menjalankan fungsi secara bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun. Selain itu melalui perubahan UU, mendorong profesionalisme lembaga kejaksaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

• Arah pengaturan dalam RUU ini antara lain meliputi, penegasan lembaga kejaksaan untuk kembali pada fungsi dasarnya yaitu melakukan penuntutan, penentuan kriteria dan persyaratan Jaksa Agung, dan penguatan sistem pendukung khususnya aspek administrasi dan penganggaran sehingga pelaksanaan tugas-tugas institusi kejaksaan dapat optimal.

Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

• • Tahap Pembicaraan Tk. I
  • Judul pada Prolegnas 2010-2014 yaitu RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  • RUU ini merupakan usul DPR dan dalam tahap pembahasan DIM di Tingkat Panja
  • RUU Kejaksaan berisikan 258 DIM

  Hal yang krusial : sinkronisasi dengan RUU Hukum Acara Pidana

• • Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.
  • Sejalan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan beberapa undang-undang yang baru, serta berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan secara komprehensif dengan membentuk undang-undang yang baru.

  Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap Kejaksaan untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut di atas, serta disinkronkan dengan perubahan UU KUHP dan UU KUHAP.

• Perubahan Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

• • Mengatur pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung, dengan adanya ketegasan soal pengangkatan dan pemberhentian itu, maka tidak akan terulang lagi kesalahan administrasi.
  • Penyempurnaan pengaturan mengenai Komisi Kejaksaan.
  • Pengaturan mengenai pemberian keleluasaan dan wewenang Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus

  Mengenai kelembagaan, terkait dengan SDM, mekanisme pengangkatan jaksa dan batas usia pensiun jaksa

Data tidak ditemukan.