Data tidak ditemukan.

Data tidak ditemukan.

Data tidak ditemukan.

Pasal 27 ayat (1),  Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

• Judul RUU ini baru diusulkan oleh PSHK untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

• Tindak pidana korupsi sering dilakukan secara terencana dan Sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, merendahkan martabat bangsa di forum internasional, telah digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (extra ordinary crime), sehingga penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus.

• Membangun hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara komprehensif, konsisten dan sistematik agar dapat memberikan kepastian dan menjamin adanya perlindungan hukum bagi masyarakat.

• 1. Mengatur mengenai hukum pidana materiil dan formil serta pengaturan untuk mendukung adanya pencegahan dan memerangi tindak pidana korupsi;
  2. Secara materiil sebagian besar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap dicantumkan dengan perubahan dan penyesuaian rumusan untuk disesuaikan dengan Konvensi;

  Diperkenalkan subjek tindak pidana bagi pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik yang melakukan tindak pidana korupsi sebagai perluasan subjek tindak pidana yang konvensional dan korporasi, demikian juga bagi pejabat publik ditentukan bahwa badan hukum publik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, melainkan pejabat publik yang memimpin atau memerintahkan tindak pidana korupsi tersebut.

Data tidak ditemukan.