• Dalam pelaksanaannya, UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2009 terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut UUD 1945

• Membangun dan menata sistem peradilan, serta adanya sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman secara komprehensif dalam bingkai nilai dan asas yang sama, serta transparansi peradilan dan akses informasi dari pengadilan mendesak untuk segera diwujudkan.

• Adapun jangkauan dan arah pengaturan, sebagai berikut:

  1. Pimpinan Mahkamah Agung (Ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua);
  2. Sistem kamar di Mahkamah Agung;
  3. Masa jabatan dan usia maksimal untuk dapat dipilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung;
  4. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus pendapat DPRD bahwa Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dinyatakan telah melanggar sumpah/janji dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya;
  5. Kepaniteraan Mahkamah Agung dan struktur organisasinya;
  6. Pembatasan Kasasi;
  7. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat;
  8. Larangan; dan

  Sanksi bagi Hakim.

Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

• Tahap Pembicaraan Tk. I

  Pada periode keanggotaan Tahun 2009-2014 merupakan RUU dari DPR dan sudah masuk tahap pembahasan di Tingkat Panja.

  Pembahasan sudah sekitar 50% namun dihentikan karena Komisi III beranggapan bahwa terdapat beberapa substansi yang perlu sinkronisasi dengan Pembahasan RUU HAP.