• Menyesuaikan lebih lanjut terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan perjanjian internasional lainnya yang akan diratifikasi (Hague Agreement);
• Menyesuaikan dengan perkembangan di tingkat internasional yang dapat diterapkan di Indonesia;

• Mengatasi kendala dalam pelaksanaan.

• untuk memajukan industri di Indonesia yang mampu bersaing baik dalam lingkup perdagangan nasional maupun internasional. Selanjutnya agar tujuan ini dapat tercapai, maka perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
• Peningkatan Perlindungan terhadap Pemegang Hak Desain Industri;

Terbentuknya UU tentang Desain Industri yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan standar internasional.

pengaturan mengenai definisi Desain Industri agar lebih sederhana dan jelas;

-  penyempurnaan lingkup kreasi yang dapat dimintakan perlindungan;

-  penyempurnaan pengaturan pengertian sama atau mirip dengan pembanding yang sudah ada;

-  penyempurnaan pengaturan mengenai lingkup pemegang hak;

-  penambahan pengaturan mengenai kriteria pelanggaran hak;

-  penyempurnaan pengaturan pembatasan lingkup Desain Industri;

-  penambahan ketentuan yang mengakomodasikan mekanisme pengajuan permohonan pendaftaran Desain Industri di tingkat internasional;

-  penambahan ketentuan yang memungkinkan penambahan jangka waktu perlindungan;

-  pengaturan mengenai Pemeriksaan Pendahuluan Desain Industri yang mencakup pemeriksaaan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan moralitas, fungsi teknis (engineering design), kemudahan kreasi, dan Desain Industri yang telah diajukan;

-  pengaturan mengenai mekanisme pengajuan keberatan terhadap penolakan atau pendaftaran hak Desain Industri melalui Majelis Banding;

-  pengaturan mengenai pembatasan hak untuk  mencegah kemungkinan timbulnya konflik antara pemegang hak Desain Industri dengan pemegang HKI lainnya;

- penyempurnaan pengaturan mengenai penetapan sementara dengan memasukkan hukum acara.