Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat

Progres RUU :

Agenda Terakhir

Informasi RUU

Pengusul Prolegnas 5 (lima) Tahunan

Penugasan Pembahasan

Deskripsi Konsepsi (PEMERINTAH)

Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan

- Dalam KUHPerdata dikenal bentuk usaha Persekutuan Perdata dan dalam KUHD dikenal bentuk usaha Firma dan CV yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini.
- Rancangan Undang-undang bertujuan untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan materi yang sudah diatur dalam KUHP/KUHD atau juga dapat dibuat rancangan yang baru sama sekali.

Sasaran yang ingin Diwujudkan

- Membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kebutuhan dunia usaha, sehingga perlu diatur kembali.

Jangkauan dan Arah Pengaturan

- Badan usaha yang tidak berbadan hukum meliputi: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer.
- RUU mencakup tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sehingga dapat mendorong pengembangan pembangunan ekonomi Indonesia dan memperjelas bidang Badan Usaha Bukan Badan Hukum.

Dasar Pembentukan

Data tidak ditemukan.

Sejarah RUU

Data tidak ditemukan.

Rekam Jejak

Selesai

Mulai

Feedback

FEEDBACK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA