• Adanya perluasan peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang sebelumnya peran dan tanggung jawabnya terbatas pada lembaga pemasyarakatan, kemudian bergeser mengelola lembaga-lembaga baru yang merupakan perintah dari KUHAP seperti Lembaga Rutan, lembaga Rupbasan dan Lembaga Bapas yang bergerak sejak tahap pra adjudikasi hingga purna adjudikasi, dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki tujuan, daya kerja dan pengorganisasian sendiri yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan. Mengingat lembaga-lembaga baru ini tidak berada dibawah lembaga pemasyarakatan  karena memiliki tujuan, daya kerja dan organisasi yang berbeda.
• Dengan adanya sub-sub system tersebut, yang sudah berperan mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi, mengakibatkant perubahan atas definisi  sistem pemasyaraktan.

-  Mewujudkan penegasan kewajiban negara dalam memenuhi,menghormati dan melindungi.

-  Menegaskan kedudukan pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu/Criminal Justice System (Posisi pemasyarakatan tidak hanya diakhir, tetapi dimulai dari fase pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi)

-  Menegaskan pemasyarakatan sebagai satu kesatuan sistem.

-  Menjamin efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya

Dalam UU No. 12 Tahun 1995, pemasyaraktan hanya diartikan terbatas pada lembaga pemasyarakatan yang berada pada fase terakhir (post adjudikasi) dari proses penegakan hukum namun dengan kedudukan pemasyarakatan sebagai bagian yang integral dari sistem peradilan Pidana maka  akan menemui perluasan peran dan tanggungjawab. Oleh karena itu subsistem pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem dalam peradilan pidana dimulai dari Pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi. Pada awalnya  hanya mengatur Lapas dan Bapas sekarang meluas hingga Rupbasan, Rutan.